Bahasa 'Cringe' dan 'Delulu' di Parlemen India: Ketika Protes Mahasiswa Mengubah Istilah Generasi Muda

Kosakata generasi muda India yang lahir dan besar di dunia digital akhirnya merambah ke ruang sidang tertua di negara itu: Parlemen. Hanya beberapa hari setelah gerakan protes mahasiswa yang digerakkan secara daring berhasil memaksa Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya, para anggota dewan di Lok Sabha (majelis rendah) justru menggunakan bahasa yang sama dengan para demonstran.

Perdebatan sengit tentang RUU antikebocoran ujian yang diajukan pemerintah pada Selasa lalu menjadi panggung bagi istilah-istilah khas media sosial seperti “MIA” (missing in action), “FOMO” (fear of missing out), “delulu” (detached from reality), dan “clock it” (menyadari atau menyelesaikan masalah). Anggota parlemen dari Partai Shiv Sena, Shrikant Shinde, menuduh oposisi telah “MIA” dan menderita “FOMO” sebelum akhirnya menjadi “delulu.” Sementara itu, politikus Kongres Deepender Singh Hooda menggunakan frasa meme “waste-guna-huiya” – sebuah istilah tak bermakna yang viral selama protes – untuk mencemooh pemerintah.

Fenomena ini merupakan puncak dari gerakan yang dipelopori oleh Cockroach Janta Party (CJP), sebuah kelompok satir internet yang berubah menjadi motor protes setelah dugaan ketidakberesan dalam ujian nasional. Gerakan ini tidak hanya mengorganisir aksi turun ke jalan melalui WhatsApp dan Telegram, tetapi juga menyebarkan narasinya melalui Instagram Reels, video “Get Ready With Me”, dan meme yang diunggah dalam hitungan jam. Kehadiran Perdana Menteri Narendra Modi yang ikut membuat video selfie untuk meredam amarah mahasiswa justru menjadi sasaran ejekan oposisi di parlemen.

Rahul Verma, ilmuwan politik dari Centre for Policy Research di New Delhi, mengingatkan bahwa penggunaan bahasa populer oleh politikus bukanlah hal baru. “Mereka selalu meminjam istilah dari kriket, iklan, atau film Bollywood,” katanya. Tahun 2019, misalnya, slogan “How's the josh?” dari film Uri: The Surgical Strike langsung digunakan dalam kampanye politik dan sidang parlemen. Namun, digital antropolog Payal Arora menilai bahasa internet berbeda karena diciptakan oleh jutaan pengguna secara organik dan berubah dengan cepat. “Bahasa adalah hal pertama yang dipinjam politik ketika ingin terhubung dengan konstituen baru,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa meminjam kosa kata belum berarti memahami kekecewaan yang melatarbelakanginya.

Di balik gemerlap jargon, ketegangan justru meningkat. Pemerintah dilaporkan meminta platform media sosial menghapus konten terkait protes, sementara polisi mengajukan tuntutan hukum terhadap sejumlah mahasiswa dan aktivis. Para pemimpin CJP menuduh pemerintah mengintimidasi demonstran dan menuntut pencabutan kasus-kasus tersebut sebagai syarat utama setelah pengunduran diri Pradhan. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tidak dipenuhi.

Perdebatan internal juga muncul: apakah humor dan meme meremehkan perjuangan serius memperbaiki sistem pendidikan? Pendukung CJP bersikeras bahwa ironi adalah bahasa alami generasi yang tumbuh di era digital – bahwa tuntutan akuntabilitas dan candaan bisa berjalan beriringan. Namun, seorang demonstran yang enggan disebut namanya menyatakan kecewa mendengar politikus menggunakan istilah Gen Z. “Berbicara seperti kami tidak akan mengesankan kami tanpa perubahan berarti,” katanya. “Kami ingin akuntabilitas, bukan politikus yang meniru kami. Itu cringe.”

Pertanyaannya, apakah parlemen India akan terus menggunakan kosakata digital ini? Seperti kebanyakan tren internet, umur slang Gen Z seringkali pendek. Yang lebih penting, apakah penggunaan bahasa ini sekadar gimmick atau pertanda perubahan politik yang lebih substansial? Para pengamat meragukan yang terakhir. “Ini adalah sinyal kesadaran budaya, bukan transformasi politik,” kata Payal Arora.

Bagi Indonesia, kisah ini menjadi cermin bagaimana gerakan mahasiswa yang lahir dari ruang digital mampu menekan elite politik. Di tengah meningkatnya partisipasi digital anak muda Indonesia, pertanyaan serupa layak dilontarkan: apakah politikus kita hanya akan meminjam bahasa dan tren dari media sosial, atau benar-benar mendengarkan aspirasi generasi Z yang haus akan perubahan?