MAS Bentuk Satgas Hadapi Ancaman AI dan Quantum di Sektor Perbankan

Otoritas Moneter Singapura (MAS) membentuk satuan tugas bersama perbankan untuk menghadapi gelombang baru ancaman siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum, seiring meningkatnya risiko penipuan dan kebocoran data di sektor keuangan.

Satuan tugas yang dinamakan AI-driven Cyber and Technology Risk Taskforce (ACT) itu diresmikan pada Selasa (28/7) dan sudah beroperasi sejak Mei lalu. Dalam pernyataan bersama, MAS dan Asosiasi Bank di Singapura (ABS) menyebut ACT akan mempertemukan para pemimpin teknologi dan keamanan siber dari institusi keuangan besar seperti DBS, OCBC, UOB, Bursa Efek Singapura, NETS, dan Banking Computer Services. Fokus utama mereka adalah meningkatkan kepakaran bank dalam menggunakan AI untuk pertahanan siber serta menguji perangkat mutakhir guna mengantisipasi serangan yang kian canggih.

Direktur Pelaksana MAS Chia Der Jiun menjelaskan bahwa AI telah mengubah lanskap ancaman siber secara fundamental. Teknologi ini memungkinkan serangan phishing menjadi lebih personal dan meyakinkan dalam skala masif. "Bersama-sama, ini memampatkan waktu yang tersedia untuk menambal celah, menguji, dan memulihkan sistem," ujarnya. Untuk itu, MAS akan meninjau ulang model deteksi penipuan bank, termasuk sejauh mana mereka memanfaatkan AI. Otoritas juga tengah bekerja sama dengan GovTech, kepolisian, dan lima bank untuk menguji model yang dilatih dengan data lintas bank guna meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan; hasilnya diharapkan rampung tahun depan.

Selain ancaman AI, Chia juga menyoroti risiko komputasi kuantum terhadap keamanan data dan komunikasi perbankan dalam jangka menengah. Meski teknologinya masih awal, transisi menuju praktik yang aman dari kuantum membutuhkan waktu persiapan panjang. "Sama sekali belum terlalu dini untuk melakukan persiapan serius," tegasnya. MAS akan menerbitkan ekspektasi pengawasan untuk ketahanan kuantum pada akhir tahun ini, yang mencakup inventarisasi aset kriptografi, prioritas migrasi ke solusi tahan kuantum, serta pengembangan kerangka tata kelola dan kapabilitas teknis.

Langkah Singapura ini relevan bagi Indonesia, di mana digital banking dan layanan keuangan digital tumbuh pesat namun kerap dibayangi oleh kasus penipuan dan kebocoran data. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sejauh ini belum mengeluarkan pedoman spesifik terkait ketahanan kuantum atau kewajiban red teaming berbasis AI seperti yang dilakukan MAS. Dengan volume transaksi digital di Indonesia yang terus melonjak, risiko serupa—mulai dari deepfake hingga malware kuantum—sudah di depan mata. Pelaku industri perbankan Tanah Air dapat menjadikan inisiatif Singapura sebagai tolok ukur untuk memperkuat postur keamanan siber mereka.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah regulator Indonesia segera mengikuti jejak MAS dengan menerbitkan kerangka pengawasan untuk AI dan komputasi kuantum di sektor keuangan? Atau perbankan nasional harus bergerak sendiri sebelum regulasi resmi hadir? Satu hal yang pasti, perlombaan antara keamanan siber dan kecanggihan serangan tidak akan pernah usai.