Keiko Fujimori Dilantik, Peru Kini Dipimpin Presiden ke-9 dalam Dekade Terakhir

Politisi konservatif Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai Presiden Peru pada Selasa (29/7) setelah memenangi putaran kedua pemilihan presiden Juni lalu dengan keunggulan kurang dari 50.000 suara. Kemenangan tipis ini sekaligus menegaskan pergeseran politik di Amerika Selatan ke arah sayap kanan yang semakin dominan dalam beberapa tahun terakhir.

Fujimori, 51 tahun, kini menjadi presiden kesembilan Peru dalam satu dekade terakhir. Hanya tiga dari pendahulunya yang terpilih melalui pemilu langsung, sementara sisanya naik setelah pendahulunya mundur atau disetujui parlemen di tengah protes dan skandal korupsi. Partai Popular Force yang dipimpinnya, bersama sekutu utamanya Popular Renovation, menguasai setengah kursi senat – cukup untuk mempersulit upaya oposisi menjatuhkannya lewat mekanisme impeachment.

Dalam pidato perdananya, Fujimori menjanjikan pendekatan 'tangan besi' terhadap kejahatan yang marak, termasuk pemerasan yang merajalela. Ia mengadopsi kebijakan ala Presiden El Salvador Nayib Bukele, seperti membangun penjara super mirip Cecot, serta menempatkan militer memimpin operasi keamanan di daerah rawan kejahatan untuk sementara. Untuk melindungi hakim, ia akan memperkenalkan identitas rahasia dalam persidangan pidana. Fujimori juga mengumumkan reorganisasi layanan sosial untuk menanggulangi malnutrisi di pedesaan dan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen.

Daulat rakyat tidak serta merta menyatukan negeri. Oposisi menuntut pencabutan sejumlah undang-undang yang disahkan parlemen sebelumnya, yang dinilai melemahkan pemberantasan kejahatan terorganisir—menghapus penangkapan preventif, melarang jaksa memproses partai politik dalam korupsi dengan status yang sama dengan kelompok kriminal, dan mempersulit penyitaan barang bukti. Mereka juga mendesak pembentukan komisi penyelidikan kematian 50 warga sipil dalam protes anti-pemerintah pada akhir 2022 hingga awal 2023 pasca pemecatan mantan Presiden Pedro Castillo. Saat pengambilan sumpah, sejumlah anggota oposisi berdemo di luar parlemen Lima sambil membawa foto para korban.

Polarisasi terlihat jelas: Fujimori unggul di ibu kota Lima dan sepanjang pesisir Pasifik, sementara kandidat sayap kiri Roberto Sánchez – sekutu Castillo – didominasi kemenangan di dataran tinggi dengan penduduk asli mayoritas. Sánchez menantang hasil pemilu dengan tuduhan kecurangan di konsulat luar negeri, namun ditolak otoritas pemilu. Meski ketegangan politik tinggi, Peru tetap menjadi salah satu ekonomi paling stabil di kawasan, dengan suku bunga acuan bank sentral di bawah 5% dan kebijakan fiskal konservatif. Akan tetapi, kesenjangan standar hidup antara wilayah pesisir dan komunitas Andes semakin melebar.

Kemenangan Fujimori, bersama kemenangan Abelardo de la Espriella di Kolombia dan José Antonio Kast di Chili, menandai gelombang konservatisme yang kontras dengan dominasi tokoh kiri seperti Hugo Chávez dan Lula da Silva satu dekade lalu. Dari tujuh kemenangan presiden konservatif di Amerika Latin belakangan ini, mayoritas terjadi setelah Donald Trump menjabat presiden AS pada Januari 2025, didorong oleh kekhawatiran akan kejahatan, imigrasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Bagi Indonesia, polarisasi serupa juga muncul di berbagai negara berkembang, mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan dialog dan pemerataan pembangunan agar tak mudah terkoyak oleh sentimen identitas dan ketimpangan.

Ke depan, Fujimori menghadapi ujian besar: bisakah ia menstabilkan politik yang koyak, menekan kejahatan tanpa mengorbankan hak asasi, serta menjembatani kesenjangan yang memisahkan warga pesisir dan pegunungan? Atau justru polarisasi akan semakin dalam, dan Peru kembali ke siklus pergantian presiden yang tak kunjung selesai? Jawabannya akan menentukan masa depan negara berpenduduk 33 juta jiwa itu.