Algoritma GoFood dan GrabFood: Restoran Besar Makin Untung, UMKM Terpinggirkan
Baca dalam 60 detik
- Sistem rekomendasi di platform pesan-antar makanan lebih menguntungkan restoran besar yang mampu membayar iklan dan memiliki volume transaksi tinggi, sementara UMKM kesulitan mendapatkan eksposur.
- Kurangnya transparansi algoritma dan ketergantungan pada data historis menyebabkan cold-start problem bagi usaha kecil, sehingga mereka jarang direkomendasikan meskipun kualitas produk baik.
- Tanpa intervensi regulasi seperti tata kelola algoritma yang adil, kesenjangan antara pemain besar dan UMKM di ekonomi digital diprediksi semakin melebar.

Platform pesan-antar makanan seperti GoFood dan GrabFood yang awalnya digadang sebagai pintu masuk bagi UMKM ke pasar digital, kini justru menjadi medan kompetisi timpang di mana restoran besar bermodal jumbo mendominasi visibilitas, sementara usaha kecil tenggelam dalam kubangan data tanpa pernah muncul ke permukaan.
Fenomena ini bukan sekadar soal siapa yang memasang iklan paling banyak. Lebih dari itu, algoritma rekomendasi yang menjadi otak platform on-demand dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan, bukan untuk menciptakan persaingan setara. Alhasil, restoran dengan volume transaksi tinggi, rating stabil, dan ulasan melimpah—biasanya milik jaringan besar—terus-menerus direkomendasikan, sementara UMKM yang belum memiliki jejak data memadai terjebak dalam ‘cold-start problem’.
Konsekuensinya terlihat jelas: restoran kecil yang minim bujet promosi harus bersusah payah mengumpulkan transaksi organik dan ulasan untuk sekadar ‘dilirik’ sistem. Padahal, tak sedikit produk kuliner UMKM yang kualitasnya setara bintang lima. Namun, tanpa eksposur awal yang cukup, mereka tak pernah muncul di halaman depan aplikasi, sehingga potensi pesanan pun sirna.
Profesor riset dari Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya, menilai bahwa algoritma saat ini lebih berfungsi sebagai alat amplifikasi ketimpangan ketimbang pemerataan akses. “Platform seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok pemisah,” ujarnya dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, di Eropa, regulasi sudah mulai mengatur transparansi kriteria rekomendasi, termasuk pengaruh lokasi, rating, popularitas, dan perbedaan urutan antarpengguna.
Bagi Indonesia, tata kelola algoritma semacam itu mendesak diterapkan agar ekonomi digital benar-benar inklusif. Regulator seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu turun tangan, bukan hanya dari sisi persaingan usaha, tetapi juga dengan mendorong platform menyediakan mekanisme seperti rotasi rekomendasi, kategori khusus UMKM, atau slot visibilitas yang tidak sepenuhnya didasarkan pada performa historis.
Jika tidak ada intervensi, skenario “yang besar semakin besar” akan terus berulang. Restoran besar makin kaya data, makin sering direkomendasikan, dan makin sulit disaingi. Sementara UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, hanya akan menjadi penonton di pasar digital yang mereka sendiri bantu bangun. Pertanyaannya, apakah para pemangku kepentingan siap mendesain ulang aturan main demi keadilan algoritma?



