Marcos: Lawan Korupsi Tanpa Pandang Bulu, Sepupu pun Tak Luput
Baca dalam 60 detik
- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan tidak akan melindungi keluarga atau sekutu politik dalam pemberantasan korupsi, dengan sepupunya Martin Romualdez kini diselidiki dalam skandal banjir.
- Investigasi menghasilkan dakwaan terhadap 45 orang, termasuk dua anggota parlemen aktif, dan pemerintah berhasil menyelamatkan hampir P25 miliar dana publik.
- Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi reformasi tata kelola di Filipina, namun pengadilan masih menjadi ujung tombak keadilan.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pidato kenegaraan kelima (SONA) pada 27 Juli lalu menyatakan perang terhadap korupsi tanpa pandang bulu—bahkan terhadap sepupunya sendiri, mantan Ketua DPR Martin Romualdez. Ia mengakui Kantor Ombudsman telah mulai menyelidiki Romualdez terkait skandal proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso.
“Saya bukan presiden untuk keluarga saya. Saya presiden untuk rakyat Filipina, dan tugas saya adalah kepada Anda,” tegas Marcos di hadapan sidang gabungan Kongres. Ia menekankan bahwa kampanye antigraft telah berjalan “tanpa pilih kasih”, dengan pengajuan tuntutan plunder, korupsi, suap, dan pencucian uang terhadap puluhan politisi, mantan pejabat, dan kontraktor.
Romualdez, yang juga sepupu pertama Marcos dan sekutu politik lama, menyatakan menghormati pernyataan presiden meski menyakitkan bagi keluarga. “Saya tidak pernah meminta bantuan atau perlakuan khusus. Saya siap membuktikan diri tidak bersalah,” ujarnya. Skandal ini mencuat setelah SONA 2025, ketika Marcos mengecam keras praktik curang proyek banjir dengan kalimat “Mahiya naman kayo!” (Malu-maluin!). Tak lama kemudian, ia menerbitkan Peraturan Eksekutif No. 94 untuk membentuk Komisi Independen Infrastruktur.
Di antara yang sudah ditahan adalah Senator Jinggoy Estrada, mantan Senator Ramon Revilla Jr., dan sejumlah kontraktor. Mantan Sekretaris Pekerjaan Umum Manuel Bonoan menjadi saksi negara sehingga tidak dijadikan terdakwa. Marcos menyebut keberhasilan pengungkapan ini sebagai capaian yang gagal dilakukan pemerintahan sebelumnya. “Kami melakukan penyelidikan tuntas tanpa favoritisme,” katanya.
Presiden juga mengumumkan reformasi di DPWH, termasuk perekrutan lulusan baru dan peninjauan ulang proyek dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ia menekankan bahwa dana publik yang nyaris masuk kantong koruptor kini diselamatkan untuk rakyat. “Anda bisa yakin bahwa roda keadilan terus berputar,” ujarnya.
Bagi Indonesia, langkah Marcos menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkungan terdekat. Di tengah berbagai kasus korupsi besar di Tanah Air, ketegasan memimpin tanpa takut pada ikatan keluarga atau politik dapat memperkuat kepercayaan publik. Meski demikian, proses hukum yang transparan dan adil tetap menjadi kunci. Publik Filipina kini menanti: akankah pengadilan benar-benar menghukum yang bersalah, atau justru menjadi sandiwara politik?
