Klaim Beradu: China Bantah Ada Pembicaraan dengan Menlu Jepang di ASEAN
Baca dalam 60 detik
- China secara terbuka membantah adanya pertemuan atau percakapan antara Menlu Wang Yi dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi di sela pertemuan ASEAN di Manila.
- Bantahan ini menegaskan ketegangan diplomatik yang membeku sejak pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan pada November lalu.
- Ketegangan China-Jepang berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur dan menguji peran ASEAN sebagai forum dialog.

Bentrokan diplomatik antara Beijing dan Tokyo kembali terpublikasi setelah China secara resmi membantah adanya pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Wang Yi dengan mitranya dari Jepang, Toshimitsu Motegi, di sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pekan lalu.
Dalam konferensi pers awal pekan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa tidak ada pertemuan atau percakapan singkat apa pun antara kedua diplomat tersebut. "Izinkan saya tegaskan sekali lagi, selama kunjungannya ke Manila, Menteri Luar Negeri Wang Yi tidak memiliki agenda pertemuan dengan pihak Jepang, dan tidak ada pertukaran singkat yang terjadi di lokasi," ujarnya. Pernyataan ini langsung mematahkan klaim Motegi yang sebelumnya menyebut telah berbincang dengan Wang Yi mengenai hubungan bilateral.
Perbedaan narasi ini mencerminkan memburuknya hubungan kedua negara sejak November lalu, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi melontarkan pernyataan kontroversial mengenai Taiwan. Dalam rapat parlemen, Takaichi menyebut bahwa skenario blokade China terhadap Taiwan dapat memicu keterlibatan Jepang di bawah kebijakan "bela diri kolektif". Ucapan itu dianggap Beijing telah melewati garis merah, karena China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang keras intervensi asing.
Sejak insiden tersebut, China menerapkan sikap diplomatik dingin terhadap Jepang. Upaya Tokyo untuk membangun kembali saluran komunikasi kerap menemui jalan buntu. Motegi sendiri mengakui bahwa Jepang terbuka untuk dialog di semua tingkatan, namun praktiknya pertemuan tatap muka masih sulit terwujud. Media Jepang melaporkan bahwa jika pun ada interaksi, itu hanya sebatas salam seremonial tanpa substansi.
Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi dan keamanan. Jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Jepang mengalami penurunan, sementara kedua negara terus memperkuat postur militer mereka. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kawasan, termasuk di Indonesia yang merupakan mitra dagang penting bagi kedua negara.
Bagi Indonesia, hubungan China-Jepang yang renggang dapat mempengaruhi dinamika ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berkepentingan agar forum regional seperti Pertemuan ASEAN tetap menjadi wadah dialog yang efektif. Ketika dua kekuatan besar Asia Timur saling bersitegang, stabilitas kawasan terancam, dan Indonesia berpotensi menghadapi tekanan untuk memilih posisi. Selain itu, investasi dan rantai pasok dari kedua negara ke Indonesia juga bisa terganggu jika ketegangan berlarut.
Menurut pengamat hubungan internasional, sikap China yang konsisten tidak mau mengakui adanya pertemuan menunjukkan bahwa Beijing masih menunggu langkah konkret dari Jepang untuk meredakan ketegangan. Namun, hingga saat ini Takaichi belum mencabut pernyataannya, meskipun ia menyatakan akan menghindari pembahasan skenario spesifik di masa depan. Jalan menuju rekonsiliasi masih panjang, dan ASEAN mungkin perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendorong dialog.
Pertanyaan yang tersisa adalah: apakah Jepang bersedia mengubah sikapnya demi mengembalikan hubungan ke jalur normal, atau justru akan semakin mendekat ke Amerika Serikat? Sementara itu, China tampaknya tidak akan melunak sebelum ada jaminan bahwa Taiwan tidak akan menjadi isu dalam kebijakan luar negeri Jepang. Bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya, ketegangan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian kawasan tidak bisa dianggap remeh.



