Setengah Abad Skandal Lockheed: Ketika Hukum Jepang Dikritik Karena 'Supremasi Jaksa'

Pada 27 Juli 1976, Jepang menyaksikan salah satu momen paling dramatis dalam sejarah politiknya: penangkapan Perdana Menteri Kakuei Tanaka atas dugaan menerima suap dari perusahaan kedirgantaraan Amerika Serikat, Lockheed. Skandal itu menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Jepang. Namun, setelah setengah abad berlalu, warisan kasus ini tak sesederhana kemenangan hukum—justru menjadi cermin bagi praktik penegakan hukum yang problematik.

Skandal itu terbongkar setelah sidang Senat AS pada Februari 1976 mengungkap upaya Lockheed untuk menjual pesawatnya di Jepang. Untuk membongkar kasus ini, jaksa Tokyo bertindak cepat: seorang mantan ketua Marubeni dan sejumlah pejabat ditahan sebelum Tanaka sendiri dibekuk. Tanaka, yang sejak awal menyatakan tidak bersalah, tetap dijerat pasal suap dan divonis penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Ia wafat pada 1993 saat kasasinya masih bergulir, sehingga proses hukum pun gugur.

Bagi publik Jepang saat itu, langkah tegas jaksa disambut hangat. Noboru Matsuda, mantan jaksa yang terlibat dalam penyidikan, mengenang bagaimana warga menelepon untuk memberi semangat. "Untuk membangun kasus yang melibatkan kejahatan di balik pintu tertutup, bekal jaksa hanyalah upaya dan semangat. Dukungan publik menjadi inspirasi," ujarnya. Namun, di balik citra heroik itu, kritik mulai bermunculan. Mahkamah Agung Jepang pada 1995 memutuskan bahwa pernyataan yang diperoleh dari wakil presiden Lockheed—setelah jaksa memberi kekebalan hukum—tidak sah sebagai alat bukti. Ada pula tudingan bahwa sejumlah terdakwa diperiksa dengan cara-cara kasar.

"Kasus ini mengukuhkan kepercayaan bahwa penyimpangan prosedur kecil dan interogasi keras bisa dibenarkan atas nama keadilan," kata Shozaburo Ishida, mantan pengacara Tanaka yang duduk di panel ahli sistem peradilan bentukan pemerintah.

Kritik paling tajam datang dari Ishida. Ia menilai pola investigasi skandal Lockheed telah menumbuhkan budaya 'supremasi jaksa khusus' yang sulit dikikis. Dalam beberapa tahun terakhir, jaksa khusus Jepang kembali menjadi sorotan karena metode interogasi mereka dianggap berlebihan. Ishida mendorong adanya aturan yang mewajibkan kehadiran pengacara saat pemeriksaan, serta pergeseran dari bergantung pada pengakuan menuju bukti fisik yang kuat. "Hakim harus berhenti menerima pernyataan yang diambil di balik pintu tertutup sebagai dasar vonis. Jika bukti objektif tidak cukup, terdakwa harus dibebaskan meskipun ia telah mengaku," tegasnya.

Kisah skandal Lockheed bukan sekadar pelajaran bagi Jepang. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi besar seperti e-KTP atau suap yang melibatkan pejabat tinggi kerap memunculkan pertanyaan serupa: sejauh mana kecepatan dan 'keberhasilan' penindakan bisa mengorbankan prosedur yang adil? KPK sebagai lembaga antikorupsi kerap mendapat tekanan agar lebih transparan, sementara di sisi lain, desakan untuk 'menghukum yang bersalah' kadang mengesampingkan hak-hak tersangka. Kasus Tanaka mengingatkan bahwa keberhasilan memberantas korupsi tidak boleh diukur semata dari jumlah vonis, melainkan dari kualitas proses hukum yang menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan bukti yang sah.

Praktik interogasi di balik pintu tertutup di Jepang masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa reformasi sistemik, ancaman penyalahgunaan wewenang jaksa akan terus menghantui. Bagi Indonesia, nilai-nilai yang disuarakan Ishida—keadilan berbasis bukti fisik bukan pengakuan—layak dijadikan bahan refleksi di tengah upaya memperkuat integritas aparat penegak hukum. Pertanyaan yang muncul: apakah Indonesia siap meninggalkan 'supremasi jaksa' demi hukum yang lebih berimbang?