Salah Tangkap Berujung Maut: Pengadilan Jepang Hukum Negara Bayar Rp2,2 Miliar ke Keluarga Korban

Pengadilan Tinggi Fukuoka, Jepang, memvonis pemerintah pusat dan Prefektur Kumamoto untuk membayar ganti rugi sebesar 23 juta yen atau sekitar Rp2,2 miliar kepada keluarga Koki Miyata, seorang pria yang dihukum mati atas tuduhan pembunuhan pada 1985 namun kemudian dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan ulang. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi sistem peradilan Jepang yang selama ini dikenal ketat, sekaligus membuka kembali perdebatan tentang praktik interogasi yang kerap mengabaikan hak asasi manusia.

Dalam putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa interogasi yang dilakukan polisi setempat sebelum penangkapan Miyata bersifat ilegal. Interogasi itu, menurut pengadilan, didasarkan pada prasangka semata dan bertujuan memeras pengakuan, melampaui batas kewajaran dalam pemeriksaan sukarela. Miyata, seorang pemain shogi, awalnya mengaku membunuh rekannya, Matao Okamura, yang ditemukan tewas di rumahnya di Matsubase (kini Uki) pada 8 Januari 1985. Namun, ia kemudian mencabut pengakuannya selama persidangan di pengadilan distrik.

Kasus ini bermula dari kematian Okamura yang saat itu berusia 59 tahun. Miyata divonis 13 tahun penjara pada 1990, dan hukuman itu mengikat secara hukum. Namun, pada Juni 2016, keraguan mulai muncul terhadap kredibilitas pengakuannya, sehingga kasus dibuka kembali. Miyata akhirnya dibebaskan pada 2019, tetapi ia meninggal pada Oktober 2020, hanya sebulan setelah mengajukan gugatan kompensasi terhadap negara dan pemerintah prefektur. Keputusan Pengadilan Tinggi Fukuoka ini membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Distrik Kumamoto yang pada Maret tahun lalu hanya memerintahkan pemerintah pusat membayar ganti rugi, sementara menyatakan tidak ada pelanggaran dalam penyidikan polisi prefektur.

Kasus Miyata menjadi tamparan bagi sistem peradilan Jepang yang selama ini sering dikritik karena praktik interogasi yang menekan tersangka untuk mengaku. Di Indonesia, cerita serupa bukanlah hal asing. Kasus Sengkon dan Karta pada 1970-an, misalnya, menjadi contoh klasik salah tangkap yang berujung pada hukuman mati bagi dua orang yang tak bersalah. Baru-baru ini, kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon juga menyoroti lemahnya proses penyidikan dan tekanan untuk mendapatkan pengakuan. Keputusan pengadilan Jepang ini mengingatkan bahwa pengawasan terhadap proses hukum, terutama tahap penyidikan, mutlak diperlukan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.

Ke depan, putusan ini diperkirakan akan menjadi yurisprudensi penting bagi pengadilan Jepang dalam menangani kasus serupa. Pertanyaan besarnya, apakah sistem peradilan Indonesia juga mampu belajar dari kasus ini untuk memperkuat perlindungan terhadap tersangka dan mencegah interogasi yang melanggar hukum? Tanpa reformasi yang serius, nyawa dan keadilan akan terus menjadi taruhan.