Dukungan Publik Terjun Bebas: Kabinet Perdana Menteri Jepang Takaichi Terpuruk di Angka 53,7%

Lembaga survei Kyodo News mencatat tingkat dukungan terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi anjlok 2,1 poin menjadi 53,7 persen—posisi terendah sejak ia dilantik pada Oktober tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah derasnya kritik terhadap gaya pemerintahan yang dinilai memaksakan agenda legislatif tanpa diskusi publik yang cukup.

Koalisi yang mendukung Takaichi—menguasai lebih dari dua pertiga kursi di Dewan Perwakilan—mendorong dua rancangan undang-undang krusial: amendemen Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran dan undang-undang baru tentang "ibu kota kedua" sebagai cadangan Tokyo jika terjadi bencana atau keadaan darurat. Publik menilai kedua beleid itu minim debat dan melangkahi aspirasi rakyat.

Hasil jajak pendapat tersebut mempertegas ketimpangan antara agenda koalisi dan keinginan publik. Sebesar 66,9 persen responden merasa parlemen tidak memberikan diskusi yang memadai atas rancangan undang-undang ibu kota kedua. RUU ini diserahkan ke parlemen akhir Juni dan baru disahkan Jumat pekan lalu setelah perpanjangan sidang. Oposisi menuding aturan itu dirancang khusus untuk Jepang Innovation Party (JIP), mitra koalisi Takaichi yang berbasis di Osaka—sebagai imbalan atas dukungan mereka ketika perempuan itu terpilih sebagai perdana menteri pada Oktober lalu.

Pertarungan politik di Jepang ini memberi pelajaran bagi Indonesia, negara yang juga sering menghadapi benturan antara efisiensi legislatif dan partisipasi publik. Praktik memaksakan kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai, meskipun dikuasai mayoritas kursi, kerap memantik resistensi—dan pada akhirnya menggerus legitimasi. Lihat saja bagaimana penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia juga dipicu oleh persepsi minimnya keterbukaan pembahasan. Kasus Takaichi menunjukkan bahwa ruang dialog bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan demokratis yang berdampak langsung pada approval rating.

"Perpanjangan sidang di Jepang dilakukan justru untuk memaksa pengesahan undang-undang yang kontroversial. Akibatnya, hampir 58 persen publik melihat pendekatan pemerintah sebagai represif," ujar analis politik dari Universitas Tokyo, Kenji Suzuki, dalam program berita lokal.

Sementara itu, isu suksesi kekaisaran kembali memanas. Amandemen undang-undang kekaisaran yang baru disahkan hanya mengizinkan adopsi anak laki-laki dari bekas keluarga cabang kekaisaran dan mengizinkan perempuan anggota keluarga kekaisaran mempertahankan statusnya setelah menikah dengan rakyat biasa. Namun, sistem suksesi laki-laki tetap dipertahankan. Survei menunjukkan 44,7 persen responden merasa revisi itu telah memperoleh pemahaman publik, tapi hampir 50 persen menyatakan tidak. Artinya, setengah rakyat Jepang masih menginginkan reformasi yang lebih fundamental—termasuk kemungkinan kaisar perempuan.

Ke depan, Takaichi harus menghadapi parlemen yang diperpanjang hingga akhir bulan lalu dan tekanan dari partai oposisi yang menuntut pemilihan umum lebih cepat. Dengan elektabilitas yang terus terkikis, apakah ia mampu membalikkan keadaan atau justru menjadi perdana menteri Jepang yang paling singkat masa jabatannya? Publik Indonesia pun layak menyimak—sebagai gambaran bagaimana demokrasi besar di Asia berkelindan antara ambisi politik dan kehendak rakyat.