Pancasila Jadi Magnet Diplomasi: PM Kamboja Kagumi Persatuan Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Kamboja Hun Many menyatakan kekaguman terhadap Pancasila sebagai perekat keberagaman Indonesia dalam pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.
- Kamboja ingin menjadikan pengalaman Indonesia dalam pembentukan identitas bangsa sebagai model untuk memperkuat persatuan di tengah tantangan internal.
- Kerja sama bilateral mencakup pertukaran pemuda dan riset bersama, dengan program Paskibraka sebagai salah satu contoh best practice yang ditawarkan.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Kamboja Hun Many di kediamannya, Jakarta, Senin (28/7), sebuah pertemuan yang mengukuhkan Pancasila sebagai soft power diplomasi Indonesia.
Dalam pertemuan tertutup itu, Hun Many secara eksplisit mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Indonesia mempertahankan persatuan di tengah kemajemukan bangsa. Menurut keterangan Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, Rabu (30/7), Hun Many menilai Pancasila telah menjadi fondasi yang mempersatukan kelompok masyarakat dan keyakinan politik yang berbeda di Indonesia.
Bagi Indonesia, pengakuan ini memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi yang tidak hanya relevan secara domestik tetapi juga universal. Megawati menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila—dari ketuhanan hingga keadilan sosial—dapat diadaptasi oleh bangsa lain dengan penyesuaian sosial-budaya. Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa Pancasila hanya milik Indonesia.
Hun Many mengaitkan kekagumannya dengan sejarah kelam Kamboja yang pernah dilanda perang saudara. Kini, Kamboja tengah fokus pada pembangunan ekonomi dan pembentukan karakter bangsa, terutama bagi generasi muda. Ia melihat Indonesia sebagai contoh nyata bagaimana sebuah bangsa tetap utuh meski dihantam konflik kepentingan. “Kamboja ingin belajar dari pengalaman Indonesia dalam mempersatukan bangsa melalui identitas dan karakter yang dilandasi Pancasila,” ujar Djumala mengutip pernyataan Hun Many.
Dalam pertemuan itu, Megawati juga menyampaikan gagasan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) II, mengingat nilai-nilai KAA Bandung 1955 masih relevan. Kamboja, yang merupakan salah satu peserta KAA, dinilai memiliki sejarah panjang dalam solidaritas Asia-Afrika. Lebih dari sekadar diplomasi simbolik, kerja sama konkret yang dibahas mencakup program pertukaran pemuda, riset bersama, dan konferensi akademik tentang persatuan dalam keberagaman.
“Indonesia dapat berbagi pengalaman (exchange experiences and best practices) dalam pembentukan identitas dan karakter bangsa melalui program Paskibraka dan pengangkatan alumninya sebagai Duta Pancasila,” ungkap Djumala.
Tawaran Indonesia untuk mentransfer praktik terbaik melalui Paskibraka menjadi salah satu poin kunci. Program ini dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan pada generasi muda, sesuatu yang ingin diadopsi Kamboja untuk memperkuat persatuan di negaranya. Pertemuan ini membuka peluang baru bagi kedua negara untuk saling memperkaya pendekatan dalam membangun karakter bangsa, terutama di tengah arus globalisasi yang mengikis identitas lokal.
Ke depan, implementasi kerja sama seperti pertukaran pemuda dan riset bersama akan menjadi indikator sejauh mana kekaguman diplomatik ini bisa bertransformasi menjadi aksi nyata. Akankah model Paskibraka Indonesia menjadi blueprint bagi program serupa di Kamboja? Atau justru sebaliknya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman Kamboja dalam rekonsiliasi pasca-konflik? Waktu yang akan membuktikan seberapa dalam pengaruh Pancasila dalam peta diplomasi kawasan.
