IOC Tolak Usut Infantino: Intervensi Trump di Piala Dunia Dianggap di Luar Jangkauan
Baca dalam 60 detik
- IOC menyatakan tidak akan menyelidiki Presiden FIFA Gianni Infantino karena keluhan soal intervensi politik Donald Trump pada kartu merah Folarin Balogun dianggap di luar wewenang etikanya.
- Asosiasi Sepak Bola Norwegia berencana mengajukan pengaduan resmi ke komite etik FIFA atas keputusan suspensi hukuman Balogun yang dinilai kontroversial.
- Kasus ini memicu perdebatan global tentang netralitas politik dalam sepak bola, terutama setelah FIFA memberikan Peace Prize perdana kepada Trump.
Komite Olimpiade Internasional (IOC) menolak menyelidiki Gianni Infantino, Presiden FIFA, menyusul keluhan mengenai dukungannya terhadap Presiden AS Donald Trump yang memengaruhi keputusan disiplin pada Piala Dunia lalu.
Kelompok pegiat hak asasi manusia FairSquare melaporkan Infantino ke IOC karena dianggap melanggar piagam Olimpiade yang melarang anggota menerima intervensi politik. Trump mengakui telah menelepon Infantino untuk meninjau kartu merah yang diterima striker AS, Folarin Balogun, dalam laga melawan Bosnia-Herzegovina.
Akibat intervensi tersebut, larangan satu pertandingan Balogun ditangguhkan selama 12 bulan tanpa penjelasan resmi, hanya merujuk pada aturan yang memperbolehkan penundaan sanksi. Balogun pun diturunkan saat AS menghadapi Belgia di babak 16 besar, meski akhirnya kalah 1-4.
IOC beralasan keluhan FairSquare hanya menyangkut keputusan FIFA sebagai federasi internasional, termasuk hubungan dengan pemerintah dan penerapan aturan olahraga — yang dinilai berada di luar lingkup kode etik IOC. Namun, kritikus menilai langkah ini menunjukkan celah dalam pengawasan etika di dunia olahraga, terutama ketika tokoh sekelas Infantino merangkap jabatan di dua organisasi besar.
Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Norwegia (NFF) melalui presidennya Lise Klaveness menyatakan "keprihatinan kuat" dan akan memutuskan langkah selanjutnya dalam rapat dewan mendatang. NFF sebelumnya juga mengajukan keberatan atas pemberian FIFA Peace Prize kepada Trump — yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk legitimasi politik.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya independensi federasi sepak bola dari tekanan politik. Negeri ini memiliki pengalaman panjang dengan intervensi pemerintah dalam PSSI, yang sempat berujung sanksi FIFA. Transparansi dalam penegakan aturan, seperti yang dipertanyakan dalam kasus Balogun, menjadi kebutuhan mendesak agar olahraga tetap bersih dan berintegritas.
Ke depan, pertanyaan besar mengemuka: sejauh mana FIFA dan IOC menjaga netralitas politik di tengah pesatnya komersialisasi dan lobi kekuasaan? Apakah pengaduan Norwegia akan membuka kotak Pandora etika yang selama ini tersembunyi?
