Jepang Temukan Logam Tanah Jarang di Samudra Pasifik: Langkah Menuju Kemandirian Mineral
Baca dalam 60 detik
- Ekspedisi Jepang di kedalaman 5.600 meter dekat Pulau Minamitori berhasil mengidentifikasi kandungan logam tanah jarang berat dan sedang hingga 54% dari total sampel lumpur.
- Temuan ini menjadi krusial di tengah ketergantungan Tokyo pada pasokan dari China, yang kian memburuk akibat ketegangan diplomatik terkait Taiwan.
- Uji penambangan skala penuh dijadwalkan pada 2027, dengan target produksi 350 ton lumpur per hari, sebagai batu loncatan menuju industrialisasi pada 2028.
Jepang mengambil langkah strategis menuju kemandirian pasokan mineral kritis setelah proyek eksplorasi laut dalam di kawasan eksklusif ekonominya berhasil mengidentifikasi kandungan logam tanah jarang (rare earth elements) dalam jumlah signifikan. Badan Riset Kelautan dan Ilmu Bumi Jepang (JAMSTEC) mengumumkan bahwa sampel lumpur yang diambil dari kedalaman sekitar 5.600 meter di dekat Pulau Minamitori, sekitar 1.900 kilometer tenggara Tokyo, mengandung beragam elemen tanah jarang berat dan sedang yang sangat dibutuhkan industri teknologi tinggi.
Dalam sampel tersebut, elemen seperti yttrium, gadolinium, dan dysprosium—yang termasuk kategori berat dan sedang—mencakup sekitar 54 persen dari total kandungan, sementara sisanya adalah elemen ringan seperti neodymium. Meski JAMSTEC tidak merinci jumlah absolut yang berhasil diekstraksi, tim proyek menilai komposisi ini sangat menguntungkan karena permintaan global terhadap yttrium melonjak tajam belakangan ini. "Kehadiran yttrium menjadi sangat berharga karena nilainya yang terus meroket di pasar internasional," ujar Shoichi Ishii, pimpinan proyek dari Kantor Kabinet Jepang, dalam konferensi pers.
Temuan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang memanas. Jepang selama ini sangat bergantung pada impor logam tanah jarang dari China, yang memasok lebih dari 60 persen kebutuhan global. Namun, hubungan bilateral memburuk setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi melontarkan pernyataan tentang kemungkinan respons Jepang terhadap krisis Taiwan. Sebagai balasan, Beijing memperketat kontrol ekspor barang-barang penggunaan ganda—termasuk logam tanah jarang—yang memiliki aplikasi sipil dan militer. Situasi ini mendorong Tokyo untuk mempercepat upaya produksi dalam negeri, terutama untuk bahan baku kendaraan listrik, semikonduktor, dan peralatan pertahanan.
Proyek yang digagas Kantor Kabinet sejak tahun fiskal 2018 ini telah melalui tahap awal dengan mengumpulkan sekitar 50 ton lumpur menggunakan kapal pengebor Chikyu pada Januari-Februari lalu. Langkah selanjutnya adalah uji penambangan skala penuh selama sebulan mulai Februari 2027, di mana tim menargetkan produksi 350 ton lumpur per hari. Lumpur tersebut akan diangkut ke Pulau Minamitori untuk proses dewatering, lalu dimurnikan menjadi elemen tanah jarang di daratan utama Jepang. Tantangan terbesar adalah biaya operasional, mengingat lokasi yang terpencil mengharuskan pengiriman personel dan peralatan melalui pesawat terbang.
Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menegaskan bahwa keberadaan deposit berkualitas tinggi di zona ekonomi eksklusif Jepang akan mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu negara pemasok. "Pemerintah akan segera melanjutkan uji coba untuk pengembangan skala industri," kata Kihara. Bagi Indonesia, langkah Jepang ini menjadi sinyal penting mengingat Indonesia juga memiliki cadangan logam tanah jarang yang belum tergarap optimal, terutama di daerah Bangka Belitung dan Kalimantan. Jika Jepang berhasil mengkomersialkan teknologi penambangan laut dalam, model ini bisa menjadi referensi bagi negara-negara kepulauan lain yang ingin memanfaatkan kekayaan mineral bawah laut secara berkelanjutan.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah teknologi penambangan laut dalam dapat berjalan efisien secara biaya dan ramah lingkungan? Dengan target industrialisasi pada 2028, Jepang harus membuktikan bahwa ambisi kemandirian mineral tidak berbenturan dengan komitmen menjaga ekosistem laut yang rapuh.
