Ditinggal Bakat AI China, Silicon Valley Mulai Kehilangan Daya Tarik

Keputusan Yang Zhilin, pendiri Moonshot AI, untuk kembali ke China pada 2019 setelah menamatkan doktoralnya di Carnegie Mellon University (CMU) dalam waktu hanya empat tahun kini terbukti menjadi langkah visioner. Alih-alih menerima tawaran menggiurkan dari Apple, Google, dan Meta, atau melanjutkan riset pascadoktoral di Stanford dan MIT, ia memilih membangun perusahaannya sendiri di Beijing. Pekan lalu, Moonshot meluncurkan Kimi K3, model bahasa besar yang disejajarkan dengan produk unggulan OpenAI dan Anthropic, bahkan mendapat pujian dari Elon Musk.

Kisah Yang bukan sekadar anekdot individu. Ia mewakili gelombang baru wirausahawan AI asal China yang semakin yakin bahwa peluang lebih besar menanti di dalam negeri ketimbang di Lembah Silikon. Survei Stanford pada 2024 terhadap 1.304 ilmuwan keturunan China di AS mengungkapkan bahwa 73 persen merasa tidak aman sebagai peneliti akademis, dengan 65 persen menyebut kekhawatiran terhadap kebencian dan kekerasan anti-Asia. Faktor ini, ditambah dengan ekosistem AI China yang kian matang, mendorong para pendiri startup untuk memulangkan diri.

Data dari Hoover Institution, Stanford, memperkuat tren ini. Dari 356 peneliti di balik model inti DeepSeek, 53,5 persen tidak pernah belajar atau bekerja di luar China. Sementara itu, 70 persen dari mereka yang sempat menimba ilmu di AS akhirnya kembali ke tanah air. Angka ini menunjukkan bahwa China tidak lagi hanya menjadi pengimpor talenta, melainkan telah membangun pipa produksi bakat AI sendiri. “Kembali ke China bukanlah pilihan kedua, melainkan pilihan utama bagi para pendiri seperti Yang,” tulis analis Financial Times dalam artikel yang dikutip LyndHub.

Meski demikian, beroperasi di China bukan tanpa hambatan. Perusahaan AI menghadapi keterbatasan akses daya komputasi canggih, risiko geopolitik akibat pelarangan produk di luar negeri, potensi intervensi politik dan sensor, serta pasar pendanaan yang lebih dangkal dibanding AS. Namun, seorang wirausahawan China mengungkapkan bahwa meskipun valuasi startupnya bisa sepuluh kali lipat lebih tinggi di AS, peluang mengembangkan AI untuk tugas seperti kendaraan otonom yang melampaui kemampuan manusia dalam lima tahun ke depan justru lebih besar di China.

Dari sisi kebijakan, sistem visa AS yang berorientasi pada pekerjaan, bukan kewirausahaan, dinilai kurang ramah bagi para pendiri startup. Beberapa kalangan di Lembah Silikon menyerukan pemberian kartu hijau bagi setiap lulusan PhD AI, tetapi usulan itu dianggap tidak menjangkau akar masalah. “Yang Zhilin memilih pulang bukan karena kesulitan visa, melainkan karena keyakinan wirausaha,” tegas supervisor CMU-nya, Russ Salakhutdinov. “Jika ia tidak mencoba mendirikan perusahaan sendiri, ia akan menyesal seumur hidup.”

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat bahwa persaingan global bakat AI tidak lagi monopoli AS. Negara-negara seperti China mampu menciptakan ekosistem yang menarik bagi para pendiri, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk membangun pipa talenta AI sendiri dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wirausahawan teknologi? Jawabannya mungkin tidak terletak pada sekadar meniru kebijakan visa, melainkan pada pengembangan ekosistem riset, pendanaan, dan regulasi yang terpadu.

Yang Zhilin telah membuktikan bahwa masa depan AI tidak harus dibangun di Lembah Silikon. Pertanyaan yang kini menggantung: berapa banyak lagi Yang Zhilin lain yang akan mengambil jalur serupa, dengan keyakinan bahwa tempat terbaik untuk mewujudkan visi mereka ada di luar Amerika Serikat?