Perdana Menteri Kamboja Inspeksi Lokasi Bekas Pusat Penipuan Daring: 15 Pejabat Terancam Hukum

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara pribadi menginspeksi sejumlah bekas pusat penipuan daring di Provinsi Koh Kong, Sabtu (5/9/2026). Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa kampanye pemerintah membongkar jaringan kriminal transnasional masih jauh dari selesai, meski sebelumnya telah mengumumkan penghentian operasi besar-besaran.

Fokus inspeksi mencakup kawasan pengembangan Dara Sakor dan beberapa titik lain yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sarang penipuan berbasis teknologi. Pemerintah setempat menyatakan operasi ilegal di lokasi-lokasi tersebut telah dihentikan total, dengan penyitaan peralatan dan aset yang tengah menjalani proses perampasan hukum. Untuk mencegah operasi serupa bangkit kembali, otoritas kini memberlakukan pengawasan ketat selama 24 jam di bekas lokasi tersebut.

Kunjungan Manet terjadi kurang dari sepekan setelah penggerebekan di Desa Peam Kay, Komune Koh Sdach, Distrik Kiri Sakor, pada 29–30 Agustus. Operasi itu menahan 34 orang dan menyita ratusan ponsel. Peristiwa ini menggarisbawahi risiko jaringan penipuan yang mungkin berpindah dari kompleks besar ke tempat persembunyian lebih kecil dan sulit terdeteksi.

Sejak Juli 2025 hingga 31 Agustus 2026, pemerintah Kamboja menggelar kampanye nasional anti-penipuan daring di 25 provinsi dan ibu kota. Dalam kurun sekitar 14 bulan tersebut, aparat menggerebek 663 lokasi terduga dan menutup 86 kompleks penipuan besar yang kini berada di bawah kendali resmi. Lebih dari US$300 juta dana di rekening bank yang diduga terkait penipuan daring juga telah dibekukan, sementara aset lain masih dalam proses pembekuan dan penilaian.

Hingga kini, 446 kasus dengan 3.927 terdakwa dari 29 negara tengah berjalan di pengadilan. Mereka disebut sebagai dalang dan anggota senior jaringan kriminal asing. Tak hanya pelaku lapangan, pemerintah juga menindak 15 pejabat publik yang diduga melindungi atau terlibat dalam operasi kriminal, termasuk seorang wakil jaksa, wakil direktur jenderal imigrasi, wakil kepala polisi Phnom Penh, mantan direktur jenderal Kementerian Luar Negeri, serta sejumlah perwira polisi dan militer.

Pemerintah juga melaporkan telah memulangkan lebih dari 22.000 warga asing dari 38 negara bekerja sama dengan kedutaan besar terkait. Mereka disebut sebagai korban yang diselamatkan dari kerja paksa, eksploitasi, dan penyiksaan oleh dalang kriminal asing. Kampanye besar-besaran ini dimulai pada Juli 2025 di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap praktik penipuan daring di Kamboja. Jaringan tersebut kerap menggunakan iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak korban dari luar negeri, lalu memaksa mereka melakukan penipuan daring di bawah ancaman dan kekerasan.

Meski pemerintah mengumumkan pada akhir Agustus bahwa kompleks penipuan skala besar telah dibersihkan, investigasi dan penegakan hukum terhadap jaringan yang tersisa tetap berlanjut. Masyarakat dan mitra terkait didorong untuk memberikan informasi tentang lokasi terduga agar aparat dapat bertindak cepat. Inspeksi perdana menteri di Koh Kong disebut sebagai pesan politik yang jelas kepada komunitas internasional bahwa Kamboja tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi surga bagi operasi penipuan daring transnasional.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat banyak warga negara Indonesia yang pernah menjadi korban penipuan kerja di Kamboja. Kasus serupa juga marak di kawasan, sehingga penguatan kerja sama regional dan perlindungan WNI di luar negeri menjadi perhatian penting. Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa efektif pengawasan berkelanjutan ini mencegah munculnya kembali jaringan penipuan dalam bentuk yang lebih tersembunyi, dan apakah langkah tegas Kamboja akan diikuti negara-negara lain di Asia Tenggara.