Solidaritas Politik: Kader PKB Kompak Kenakan Atribut 'Prabowonomics' di Harlah ke-28

Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kompak mengenakan kaos putih bertuliskan 'Prabowonomics' dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 partai tersebut di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis malam (23/7). Atribut itu bukan sekadar seragam, melainkan simbol dukungan terhadap haluan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, istilah 'Prabowonomics' lahir dari keyakinan bahwa Indonesia selama dua dekade terakhir kerap terombang-ambing oleh tekanan pasar global. "Sejak Pak Presiden ini, kita tidak mau didikte oleh pasar, kita mau pakai jalan sendiri. Apa itu? Konstitusi, apa itu? Pola pikir ekonomi yang diyakini Pak Prabowo kita tulis Prabowonomics, apa itu? Kemandirian, tidak bergantung pada mana pun," ujar Muhaimin di sela acara.

Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran paradigma dari ekonomi yang liberal menuju pendekatan yang lebih nasionalistik. Dalam pandangan PKB, 'Prabowonomics' menjadi penanda bahwa Indonesia kini berani mengambil keputusan ekonomi berdasarkan kepentingan domestik, bukan sekadar mengikuti arus pasar internasional. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang sejak awal kampanye menekankan kedaulatan ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada impor.

Kehadiran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam acara Harlah PKB menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara partai koalisi tetap solid. Selain itu, tampak pula sejumlah elite partai lain, seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, hingga elite PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Kehadiran lintas partai ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya dari partai pendukung, tetapi juga dari kalangan oposisi yang mulai merapat.

Bagi publik Indonesia, istilah 'Prabowonomics' mungkin masih asing, namun secara substansi mengingatkan pada konsep 'ekonomi kerakyatan' yang pernah digaungkan era reformasi. Bedanya, kali ini istilah tersebut dikaitkan langsung dengan figur presiden. Jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara berkembang lain yang ingin lepas dari dominasi pasar global. Namun, tantangannya tetap besar: bagaimana menjaga keseimbangan antara kemandirian dan kebutuhan investasi asing yang masih vital bagi pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, publik akan menguji apakah 'Prabowonomics' sekadar jargon politik atau benar-benar menjadi pedoman kebijakan yang membawa perubahan nyata. Pertanyaan yang menggantung: mampukah Indonesia benar-benar berjalan di jalur sendiri tanpa harus kehilangan daya saing di kancah global?