Polisi Thailand Bongkar Jaringan Terselubung China di Balik 33 Rumah Mewah Bangkok

Polisi Thailand membongkar jaringan terselubung yang didanai warga China dan menggunakan puluhan perusahaan boneka untuk menguasai 33 rumah mewah di kawasan timur Bangkok, dengan nilai total lebih dari 1,27 miliar baht atau sekitar Rp570 miliar.

Divisi Penindakan Kejahatan Ekonomi (ECD) di bawah Biro Investigasi Pusat Thailand mengumumkan hasil operasi bertajuk “Membongkar Kekaisaran Modal Terselubung China” pada 22 Juli lalu. Operasi ini merupakan respons atas laporan warga sekitar yang mengeluhkan gangguan dari warga China di kompleks perumahan mewah di sepanjang Jalan Pattanakarn dan Krungthep Kreetha.

Menurut Komandan ECD, Mayor Jenderal Thatphum Charuprat, penyelidikan berawal dari informasi Departemen Pengembangan Bisnis dan keluhan warga. Polisi kemudian memeriksa properti di lima proyek perumahan dan menemukan pola kepemilikan yang mencurigakan. Sebanyak 33 rumah mewah di tiga pengembangan perumahan diduga dibeli melalui perusahaan yang menggunakan warga Thailand sebagai pemegang saham nominee—seseorang yang namanya tercantum di akta tetapi tidak memiliki kendali nyata atas perusahaan.

Penyidik mengidentifikasi seorang warga China, Hao Deng, sebagai otak operasi yang menyediakan dana untuk mendirikan perusahaan dan membeli rumah. Ia bekerja sama dengan warga Thailand bernama Piyanuch dan ibunya, Sakhon, untuk mendaftarkan lebih dari 33 perusahaan. Sebuah firma hukum dan perusahaan akuntansi diduga menangani registrasi dan dokumen terkait.

Polisi membagi skema ini ke dalam tiga kategori. Pertama, dua rumah dibeli atau dipesan oleh perusahaan dengan pemegang saham nominee Thailand menggunakan uang dari Hao Deng. Kedua, tiga properti lainnya melibatkan perubahan struktur kepemilikan saham atau direksi perusahaan untuk memasukkan warga China setelah pembeli setuju. Sisanya, 28 rumah, dibeli melalui perusahaan nominee yang didanai Hao Deng, lalu agen properti yang dioperasikan warga China mencari penyewa atau pembeli.

Yang menjadi perhatian, polisi menduga modal terdaftar perusahaan dan uang pembelian properti seluruhnya berasal dari Hao Deng, bukan dari pemegang saham Thailand yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya digunakan untuk menyembunyikan sumber dana dan memungkinkan warga asing menguasai properti di Thailand—sesuatu yang dilarang keras oleh undang-undang setempat.

Penyidik telah memeriksa aliran keuangan, mewawancarai saksi, perwakilan akuntan, dan agen properti. Mereka juga menyita tiga sertifikat tanah, 30 set perjanjian jual-beli, 15 paspor dari berbagai negara, 13 perangkat elektronik, uang tunai sekitar 1,4 juta baht, serta dokumen sewa dan laporan keuangan. Semua barang bukti akan diteliti untuk melacak sumber dan pergerakan uang serta mengidentifikasi pihak lain yang terlibat.

Kasus ini membuka celah serius dalam regulasi kepemilikan properti asing di Thailand. Meski undang-undang melarang warga asing memiliki tanah, praktik nominee masih marak. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan boneka yang bisa digunakan untuk mengakuisisi properti strategis, terutama di kawasan premium seperti Jakarta atau Bali. Otoritas Indonesia perlu mewaspadai modus serupa yang mungkin terjadi di dalam negeri.

Polisi Thailand menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan kemungkinan akan ada tindakan hukum lanjutan. Pertanyaan besarnya: apakah penegakan hukum ini cukup untuk memutus praktik nominee yang sudah mengakar, atau justru akan mendorong pelaku mencari celah baru yang lebih sulit dilacak?