Krisis Air Bersih di Tangerang Meluas: Enam Kecamatan Terdampak, Distribusi Bantuan Masih Terbatas

Musim kemarau ekstrem yang melanda Kabupaten Tangerang, Banten, memperparah ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Hingga Kamis (23/7), enam kecamatan resmi menyatakan darurat kekeringan, dengan delapan desa mengajukan permohonan bantuan air bersih ke Palang Merah Indonesia (PMI) setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kekeringan tahun ini lebih luas dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi, merinci desa-desa yang terdampak meliputi Kecamatan Panongan, Curug (Kelurahan Curug Kulon), Kelapa Dua (Bojong Nangka), Sukadiri (Desa Gintung dan Kosambi), Kronjo (Desa Muncung), serta Mekar Baru (Desa Jenggot dan Dadap Dalam). Dari seluruh permohonan yang masuk, PMI baru dapat memenuhi kebutuhan di dua kecamatan, masing-masing mendapat jatah 10.000 liter air bersih. "Baru dua kecamatan yang baru disuplai, dan nanti kita lagi penjadwalan untuk kecamatan yang sudah mengajukan surat," ujar Hadi.

Keterbatasan distribusi ini menjadi sorotan, mengingat jumlah permohonan yang terus bertambah. Sehari sebelumnya, Rabu (22/7), krisis baru dilaporkan di lima kecamatan. Artinya, dalam waktu singkat, satu kecamatan tambahan ikut terdampak. Hadi memastikan PMI akan terus menyalurkan bantuan selama musim kemarau masih berlangsung, dengan penugasan dari PMI Pusat yang dijadwalkan hingga Mei 2027. "Kalau untuk suplai air ini kita karena instruksinya PMI Pusat sampai satu tahun lah, jadi bulan Mei," jelasnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang sebelumnya telah memetakan sekitar 20 kecamatan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama puncak musim kemarau tahun ini. Artinya, krisis saat ini baru mencakup sebagian kecil dari zona rawan tersebut. Jika musim kemarau berlanjut tanpa intervensi yang memadai, jumlah kecamatan yang membutuhkan bantuan diprediksi akan terus bertambah.

Krisis air bersih di Tangerang bukanlah fenomena baru, namun perluasannya tahun ini terbilang cepat. Dalam konteks Indonesia, kejadian ini mengingatkan pada pola kekeringan tahunan yang kerap melanda wilayah utara Jawa, termasuk Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Keterbatasan infrastruktur air bersih dan ketergantungan pada air tanah menjadi faktor utama kerentanan. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat mempercepat program penyediaan air baku, terutama di daerah rawan kekeringan.

Ke depan, pertanyaan mendasar adalah apakah distribusi bantuan dapat mengimbangi laju perluasan kekeringan. Dengan jadwal penugasan PMI yang berlangsung hingga tahun depan, ada harapan penanganan lebih sistematis. Namun, tanpa langkah antisipatif seperti pembangunan sumur bor atau pengiriman tangki air tambahan, warga di kecamatan yang belum tersentuh bantuan terpaksa harus menunggu lebih lama.