Erupsi Anak Krakatau: Kampus Diimbau Beralih ke Daring, Posko Siaga Diminta Aktif

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk segera menyesuaikan aktivitas akademik menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung. Langkah ini diambil untuk menekan risiko paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan civitas akademika.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, dalam konferensi pers virtual pada Minggu (6/9/2026), menegaskan bahwa kampus tidak diwajibkan menerapkan satu pola pembelajaran yang seragam. Sebaliknya, setiap institusi diberi keleluasaan untuk memilih metode yang paling efektif—daring, hybrid, atau kombinasi lainnya—berdasarkan kondisi nyata di lapangan. "Kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi untuk mengambil langkah-langkah strategis yang berorientasi pada pengurangan aktivitas di luar kampus," ujarnya.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar proses belajar-mengajar. Aktivitas layanan administrasi, penelitian lapangan, hingga kegiatan kemahasiswaan yang bersifat outdoor juga diminta untuk dialihkan atau dibatasi. Imbauan ini menjadi penting mengingat sebaran abu vulkanik Anak Krakatau yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh arah angin, sehingga dampaknya bisa berbeda antarwilayah.

Fauzan juga menginstruksikan setiap pimpinan perguruan tinggi untuk mengaktifkan posko siaga di lingkungan kampus masing-masing. Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi cepat, baik internal maupun dengan pemerintah daerah setempat. "Kami juga menghimbau untuk selalu berkoordinasi dengan kepala daerah setempat," tambahnya, menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi situasi yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Bagi mahasiswa dan orang tua, kebijakan ini memberikan kepastian bahwa keselamatan menjadi prioritas utama. Namun, fleksibilitas yang diberikan pemerintah juga menuntut kesiapan infrastruktur digital di tiap kampus, terutama di daerah yang belum memiliki koneksi internet stabil. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah skema pembelajaran jarak jauh ini akan berjalan mulus di tengah kesenjangan digital yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia?

Langkah pemerintah ini sejalan dengan protokol penanggulangan bencana yang selama ini diterapkan saat terjadi erupsi gunung berapi di Indonesia. Sebelumnya, saat erupsi Gunung Merapi pada 2023, sejumlah kampus di Yogyakarta juga menerapkan pembelajaran jarak jauh selama beberapa hari. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa adaptasi cepat memang diperlukan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan masing-masing institusi.

Ke depan, publik akan mencermati bagaimana implementasi imbauan ini di lapangan, terutama di kampus-kampus yang berada di zona terdampak langsung. Apakah akan ada penyesuaian jadwal ujian atau kalender akademik? Bagaimana nasib mahasiswa yang sedang menjalani kerja lapangan atau praktikum? Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar imbauan, melainkan diikuti dengan panduan teknis yang jelas dan dukungan logistik yang memadai.