Kebijakan Fiskal Agresif PM Takaichi Picu Gelombang Jual Jepang, Yen Anjlok ke Level Terendah 39 Tahun

Kebijakan fiskal agresif yang menjadi ciri khas pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah memicu gelombang aksi jual aset Jepang di pasar keuangan global, dengan nilai tukar yen merosot ke kisaran 163 per dolar AS—level terendah yang belum pernah terlihat dalam hampir empat dekade. Langkah yang dinilai ceroboh ini memicu kekhawatiran luas akan keberlanjutan fiskal negara dengan rasio utang tertinggi di dunia.

Akar masalah ini berawal dari disetujuinya 'Kebijakan Bertulang Besar' (Big-boned Policy) oleh kabinet Takaichi pada akhir Juni lalu. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa "untuk mencapai ekonomi yang kuat, sangat penting untuk menerapkan kebijakan moneter yang tepat." Pasar menafsirkan pernyataan itu sebagai tekanan terhadap Bank of Japan (BOJ) untuk menahan kenaikan suku bunga, yang pada gilirannya memicu aksi jual obligasi pemerintah Jepang. Imbal hasil obligasi jangka panjang sempat menyentuh 2,9%, level tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

Yang memperparah situasi adalah hilangnya frasa "konsolidasi fiskal" dari dokumen kebijakan tersebut—sebuah istilah yang sebelumnya selalu muncul dalam kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Bagi para investor, ini adalah sinyal bahwa pemerintah tidak lagi serius mengendalikan defisit anggaran. Jepang saat ini memiliki utang publik lebih dari 250% terhadap PDB, dan tanpa komitmen fiskal yang jelas, kekhawatiran akan krisis utang semakin menguat.

Perdana Menteri Takaichi membantah bahwa draf kebijakan yang belum disahkan kabinet menjadi penyebab gejolak pasar. Namun, respons cepat pemerintah dengan menambahkan anotasi yang menekankan independensi BOJ justru menunjukkan kepanikan. Langkah itu dinilai sebagai plester luka, bukan solusi fundamental.

Kontroversi lain muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Satsuki Katayama yang mengindikasikan keinginan pemerintah untuk mendorong dana pensiun nasional agar lebih banyak berinvestasi pada aset keuangan Jepang, termasuk obligasi pemerintah. Pasar sempat merespons positif dengan penurunan imbal hasil obligasi, namun langkah ini menuai kritik tajam. Dana pensiun adalah aset berharga yang menopang kehidupan masyarakat di hari tua; mengubah alokasi investasinya demi kepentingan politik dianggap tidak bertanggung jawab.

Bagi Indonesia, gejolak di Jepang ini memberikan pelajaran berharga. Jepang selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama dan sumber investasi bagi Indonesia. Pelemahan yen yang berkepanjangan dapat mengurangi daya beli konsumen Jepang terhadap produk Indonesia, sekaligus membuat investasi Jepang ke Indonesia lebih mahal dalam denominasi yen. Di sisi lain, kenaikan imbal hasil obligasi global akibat ketidakpastian fiskal Jepang bisa mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut analis ekonomi, kegagalan pemerintah Jepang menunjukkan keseimbangan antara stimulus fiskal dan disiplin anggaran merupakan faktor kunci kepercayaan pasar. Tanpa peta jalan yang kredibel menuju konsolidasi fiskal, risiko "Japan selling" bisa berulang dan berdampak sistemik. Pemerintah Takaichi kini berada di persimpangan: melanjutkan pengeluaran besar-besaran dengan risiko utang membengkak, atau beralih ke penghematan yang berpotensi memperlambat pertumbuhan. Pertanyaannya, mampukah Tokyo meyakinkan pasar bahwa mereka memiliki kendali atas situasi?