Beban Psikologis Pekerja Bencana Jepang: Depresi hingga Bunuh Diri Mengintai
Baca dalam 60 detik
- Sebagian besar prefektur Jepang telah menyediakan dukungan mental bagi staf yang dikerahkan ke daerah bencana, namun delapan prefektur belum memiliki inisiatif khusus.
- Seorang mantan pegawai Tokyo mengidap depresi setelah bertugas di Fukushima, dengan lembur melebihi 100 jam sebulan dan tekanan akibat rekan kerja bunuh diri.
- Para ahli mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat sistem konseling dan rotasi petugas agar stres rekonstruksi tidak berujung fatal.
Staf pemerintah daerah yang dikerahkan ke lokasi bencana di Jepang kerap menghadapi tekanan psikologis berat, mulai dari depresi hingga risiko bunuh diri. Meski sebagian besar prefektur telah menerapkan langkah-langkah dukungan, masih ada celah signifikan dalam perlindungan kesehatan mental para pekerja garis depan ini.
Kasus terbaru yang mencuat adalah putusan Pengadilan Tinggi Tokyo pada September lalu yang mengakui depresi seorang mantan pegawai Tokyo sebagai penyakit akibat kerja. Pria yang bertugas di Iwaki, Fukushima, pada 2016 itu diketahui menjalani lembur lebih dari 100 jam dalam sebulan sebelum sakitnya muncul. Faktor pemicu lainnya adalah tekanan psikologis setelah mengetahui seorang rekan kerja bunuh diri.
Insiden serupa bukan pertama kali terjadi. Pada 2013, seorang pegawai dari Takarazuka, Hyogo, yang dikirim ke Otsuchi, Iwate, justru mengakhiri hidupnya selama masa penugasan. Kasus-kasus ini mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang mendesak pemerintah daerah untuk memanfaatkan tenaga ahli kesehatan mental dan layanan konseling bagi personel yang dikerahkan.
Survei Kyodo News yang dilakukan Desember–Februari lalu mengungkapkan disparitas antarprefektur. Sebanyak 39 prefektur mengklaim telah memiliki program sendiri, namun delapan prefektur lainnya belum memiliki inisiatif unik. Langkah yang diambil pun beragam: Akita dan Chiba mengirim pejabat ke lokasi penugasan untuk memantau kondisi kerja, sementara Ibaraki mempersingkat masa penugasan dari satu tahun menjadi enam bulan. Beberapa kota bahkan menanggung biaya transportasi agar pegawai bisa pulang secara berkala.
Kebutuhan akan dukungan ini semakin mendesak di daerah yang masih dalam proses rekonstruksi. Di Prefektur Ishikawa, sekitar 100 pegawai dari seluruh Jepang dikerahkan untuk membantu pemulihan pascagempa Semenanjung Noto yang terjadi pada 1 Januari 2024. November lalu, prefektur tersebut menggelar lokakarya kesehatan mental dan pertemuan tukar pengalaman bagi staf yang ditempatkan di lokasi berbeda. Seorang perwakilan prefektur menyatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
Yutaka Matsui, profesor emeritus psikologi sosial dari Universitas Tsukuba, mengatakan bahwa pekerja sering merasa bersalah jika mengambil cuti atau pulang lebih awal saat rekonstruksi masih berlangsung. Menurutnya, stres adalah bagian tak terhindarkan dari pekerjaan ini, dan pemerintah daerah harus berbuat lebih banyak untuk mendukung kesehatan mental karyawan. Matsui menambahkan bahwa otoritas perlu menciptakan wadah bagi staf untuk berbagi kekhawatiran dan frustrasi, serta membangun sistem yang memungkinkan mereka pulang secara teratur untuk pemantauan kesehatan dan pelaporan kondisi lapangan.
Ke depan, tantangan bagi Jepang adalah memastikan keseragaman standar dukungan mental di seluruh prefektur, terutama di tengah frekuensi bencana alam yang tinggi. Tanpa intervensi yang memadai, risiko depresi dan bunuh diri di kalangan pekerja rekonstruksi bisa terus berulang. Pertanyaan yang mengemuka: akankah pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas untuk mewajibkan perlindungan psikologis bagi para pahlawan di balik layar ini?
