Mendagri Tito: Lulusan IPDN Harus Jadi Motor Reformasi Birokrasi 6,5 Juta ASN
Baca dalam 60 detik
- Mendagri Tito Karnavian mendorong lulusan IPDN menjadi agen perubahan untuk mereformasi budaya kerja 6,5 juta ASN.
- Pendidikan IPDN unggul karena menggabungkan akademik, karakter, disiplin, dan integritas, berbeda dari kampus umum.
- Para praja diingatkan untuk mengemban peran sebagai civil servant yang efektif dan efisien demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di tengah 6,5 juta aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam pembekalan kepada Praja Utama Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Rabu (22/7).
Menurut Tito, transformasi birokrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya figur yang menjadi teladan dan pembaru. Ia menyebut lulusan IPDN memiliki posisi strategis untuk mendorong efisiensi dan integritas di lingkungan ASN. “Bagaimana caranya membuat 6,5 juta ini semuanya bisa efisien. Paling enggak mayoritas. Perlu ada agent of change,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja birokrasi yang kerap dianggap lamban dan kurang responsif. Dengan jumlah ASN yang sangat besar, pemerintah membutuhkan kader-kader yang mampu membawa perubahan budaya kerja, dari yang birokratis menjadi lebih lincah dan berorientasi pada pelayanan.
Tito menegaskan bahwa IPDN memiliki keunggulan komparatif dibandingkan perguruan tinggi lain. Selain penguasaan ilmu pemerintahan, para praja ditempa dengan pendidikan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pembinaan fisik dan mental. “IPDN ini juga dilengkapi tidak hanya dengan kemampuan akademik, tapi juga kesehatan dan kesamaptaan fisik mereka dan juga mental ideologi,” jelasnya.
Kombinasi tersebut, menurut Mendagri, menjadikan alumni IPDN lebih siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Mereka tidak hanya dituntut cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan fisik yang prima. Hal ini penting mengingat tugas ASN seringkali berada di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Tito mengingatkan para calon wisudawan untuk memahami peran mereka sebagai abdi negara. “Alumni IPDN memiliki civil service. Artinya civil administration, Aparatur Sipil Negara yang mampu menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan, administrasi pemerintahan dengan efektif dan efisien,” pungkasnya.
Dorongan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa IPDN tidak sekadar mencetak pegawai negeri, melainkan kader pemimpin birokrasi yang diharapkan mampu menjadi pionir perubahan. Pertanyaannya, apakah para lulusan nantinya benar-benar akan diberi ruang dan wewenang untuk melakukan reformasi di instansi masing-masing, atau justru terseret dalam budaya lama yang sulit diubah?
