Pulau Kecil NTB Terjepit Krisis Iklim: Banjir Rob, Abrasi, dan Layanan Publik yang Tersendat

Di Pulau Medang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, banjir rob bukan lagi peristiwa luar biasa—ia sudah menjadi irama kehidupan yang diterima begitu saja. Warga Suku Bajo yang tinggal di atas laut menganggap genangan air asin sebagai hal lumrah, meski sumur-sumur mereka tercemar dan pondasi rumah dari batu karang perlahan tergerus. Namun, di balik ketangguhan sosial yang diwariskan secara turun-temurun, hasil kajian terbaru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa dan NTB menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil di kawasan ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh—bukan hanya terhadap bencana alam, tetapi juga terhadap kegagalan sistem pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan sepanjang 2025–2026 ini mengambil tiga pulau sampel: Pulau Medang yang mewakili komunitas nelayan dengan sumber daya alam terbatas, Pulau Moyo yang berada di kawasan konservasi dengan basis pariwisata dan pertanian, serta Pulau Bungin yang memiliki akses jalan ke daratan utama namun padat penduduk. Ketiganya menunjukkan pola kerentanan yang sama: modal sosial berupa gotong royong dan kearifan lokal yang kuat tidak dibarengi dengan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan regulasi yang memadai.

Di Pulau Medang, misalnya, ketiadaan ambulans laut telah merenggut nyawa warga yang mengalami kedaruratan medis—ibu melahirkan, pasien pendarahan, atau korban kecelakaan—karena cuaca buruk menghalangi evakuasi. Anak-anak hanya bisa bersekolah hingga tingkat menengah pertama; untuk melanjutkan ke SMA, mereka harus menyeberang ke daratan utama. Sementara itu, di Pulau Moyo yang pernah dikunjungi Putri Diana, sebagian besar wilayahnya merupakan Taman Nasional Moyo Satando, sehingga pembangunan jalan dan fasilitas publik terhambat status konservasi. Petani di pulau ini sangat bergantung pada lahan kering yang rentan terhadap kekeringan ekstrem akibat perubahan iklim.

Pulau Bungin, meski hanya berjarak 200 meter dari daratan Sumbawa, menghadapi ancaman abrasi yang mengikis daratan buatan seluas 1–3 meter per tahun. Kepadatan permukiman di atas lahan 17,44 hektar membuat pulau ini rentan terhadap kebakaran, seperti yang terjadi pada 2018. Banjir rob saat bulan purnama rutin merendam kolong rumah, sementara sistem peringatan dini hanya mengandalkan pengeras suara masjid. “Berkaca dari pengalaman kebakaran hebat itu, sekarang kami mulai membangun sistem dan menyiapkan perlengkapan penanggulangan kebakaran,” ujar Muhammad Jaelani, Kepala Desa Pulau Bungin.

Menurut Sulistiyono, dosen Universitas Teknologi Sumbawa yang terlibat dalam riset, ketangguhan bencana di Pulau Moyo berada pada level sedang menuju rendah. “Kekuatan komunitas sudah ada, tetapi tanpa sistem yang kuat, ketangguhan itu akan rapuh ketika krisis datang,” katanya. Di ketiga pulau, belum ada peta risiko bencana terintegrasi, jalur evakuasi, atau titik kumpul yang jelas. Penanganan bencana masih bersifat reaktif, bukan preventif, karena ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi tingkat desa.

Kajian ini juga menyoroti dampak kenaikan muka air laut terhadap layanan dasar. Kabupaten Sumbawa masuk dalam klaster kerentanan tinggi karena kombinasi populasi terdampak luas, tingkat kemiskinan, dan proporsi kelompok rentan yang besar. Selain lahan pertanian, fasilitas pendidikan—terutama sekolah dasar—terancam genangan, meningkatkan risiko anak putus sekolah di wilayah pesisir.

Rahmat Sabani, Ketua FPRB Provinsi NTB, menekankan perlunya pendekatan terpadu. “Ada ratusan pulau kecil di NTB. Mereka adalah garda terdepan, namun tanpa penguatan ketangguhan yang serius, mereka juga menjadi wilayah yang paling terdampak saat bencana terjadi,” ujarnya. Langkah pertama yang direkomendasikan adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang penanggulangan bencana, pembentukan forum PRB di tingkat desa, dan integrasi anggaran kebencanaan ke dalam rencana pembangunan desa.

Infrastruktur pendukung seperti ambulans laut, rehabilitasi dermaga, sistem air bersih, dan peta risiko juga mendesak untuk diwujudkan. Di sisi ekonomi, diversifikasi penghidupan—misalnya budidaya laut bernilai tinggi bagi nelayan di Bungin dan Medang, serta pariwisata berbasis konservasi di Moyo—menjadi kunci keberlanjutan. “Harus juga dibarengi dengan aksi pemulihan alam, seperti penanaman kembali hutan mangrove dan perlindungan ketat terhadap terumbu karang,” tambah Rahmat yang juga dosen di Universitas Mataram.

Hidayat, Kepala BPBD Sumbawa, mengakui bahwa hasil kajian ini membuka mata banyak pihak. “Ketangguhan pulau kecil tidak bisa dibangun sendiri. Ini harus menjadi kerja bersama,” tegasnya. Tanpa kolaborasi lintas sektor yang cepat, risiko yang dihadapi warga pulau kecil tidak hanya akan mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga menekan ekonomi lokal dan mempercepat kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, mampukah pemerintah daerah dan desa menerjemahkan rekomendasi ini menjadi aksi nyata sebelum musim angin barat berikutnya tiba?