Trump Tiru Sistem Pensiun Australia, Tapi Hanya Beri Bayi AS Rp16 Juta

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meluncurkan program tabungan anak yang memberi US$1.000 (sekitar Rp16 juta) untuk setiap bayi baru lahir yang memenuhi syarat, sebuah kebijakan yang disebut terinspirasi dari sistem pensiun Australia. Namun, di balik angka yang menggiurkan, skema ini menyimpan kelemahan struktural yang justru tidak dimiliki oleh model Australia yang menjadi acuannya.

Trump Accounts, yang mulai berlaku bulan ini, menawarkan kontribusi satu kali dari pemerintah federal untuk anak-anak yang lahir antara 2025 dan 2028. Dana tersebut akan diinvestasikan dalam indeks dana berbiaya rendah dan baru bisa dicairkan saat anak berusia 18 tahun. Setelah itu, akun berubah fungsi menjadi rekening pensiun individu (IRA) tradisional. Pemerintah AS menyebut program ini sebagai langkah awal membangun keamanan finansial jangka panjang, terutama saat Dana Jaminan Sosial AS diperkirakan akan kehabisan cadangan pada akhir 2032 dan hanya mampu membayar 78% manfaat yang dijadwalkan.

Australia, yang menjadi tolok ukur Trump, memiliki sistem yang sangat berbeda. Selama tiga dekade terakhir, negeri kanguru itu membangun dana pensiun wajib (superannuation) yang mencapai A$4,44 triliun (US$3,1 triliun) pada Maret 2026, menjadikannya kumpulan dana pensiun terbesar keempat dunia dan diproyeksikan menjadi nomor dua pada 2031. Kuncinya bukan pada akun tabungan anak, melainkan pada iuran wajib yang dibayarkan pemberi kerja sebesar 12% dari gaji setiap pekerja, tanpa perlu diminta. “Australia tidak mengakumulasi triliunan dolar karena menciptakan akun lain, tetapi karena pemberi kerja diwajibkan menyetor tahun demi tahun,” tulis analis kebijakan publik dalam artikel di The Conversation.

Perbedaan mendasar ini menjadi sorotan. Trump Accounts hanya mengandalkan kontribusi sukarela setelah setoran awal pemerintah. Banyak rumah tangga AS yang sudah kesulitan menabung darurat, apalagi menyisihkan ribuan dolar per tahun untuk tabungan anak. Hanya keluarga kaya yang mungkin rutin menyetor, sementara sebagian besar hanya akan mengandalkan US$1.000 awal. Sebaliknya, sistem Australia memastikan aliran dana terus masuk sepanjang karier pekerja, terlepas dari kesadaran individu untuk menabung.

Bagi Indonesia, perbandingan ini relevan. Sistem jaminan hari tua di Indonesia masih bersifat sukarela bagi sebagian besar pekerja informal, dan program tabungan perumahan serta pensiun masih terfragmentasi. Model Australia yang mewajibkan iuran melalui pemberi kerja dan dikelola secara profesional dalam dana investasi terdiversifikasi bisa menjadi referensi untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Namun, tantangan utama adalah kepatuhan pemberi kerja dan literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.

Trump sendiri mengakui bahwa sistem Australia “berjalan sangat baik”. Namun, pelajaran yang bisa dipetik bukanlah soal akun tabungan anak, melainkan mekanisme iuran yang otomatis dan berkelanjutan. Tanpa kewajiban, US$1.000 hanyalah setetes air di lautan kebutuhan pensiun. Pertanyaan besarnya: akankah AS berani mengadopsi kewajiban iuran seperti Australia, atau cukup dengan insentif sukarela yang berisiko hanya menguntungkan segelintir orang?