Polisi India Bubarkan Paksa Aksi Mahasiswa, Puluhan Terluka
Baca dalam 60 detik
- Ribuan pendukung Cockroach Janta Party kembali turun ke jalan di Delhi sehari setelah aparat membubarkan paksa aksi menuntut reformasi pendidikan.
- Bentrokan terjadi saat polisi menggunakan pentungan dan gas air mata; sedikitnya 60 demonstran dan 118 personel keamanan dilaporkan cedera.
- Gerakan yang lahir dari sindiran terhadap pernyataan hakim agung ini menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap pemerintahan Modi.

Bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran kembali mewarnai ibu kota India, Delhi, sehari setelah polisi membubarkan paksa aksi Cockroach Janta Party (CJP)—gerakan pemuda yang menuntut perombakan sistem pendidikan dan pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Ribuan orang kembali berkumpul pada Selasa (2/7), menolak mundur meski aparat telah menggunakan kekerasan.
Senin (1/7) lalu, puluhan ribu pemuda dan pemudi mencoba berbaris menuju parlemen, melanggar larangan polisi. Aparat merespons dengan membubarkan panggung dan tenda darurat di lokasi protes. Setidaknya 60 demonstran dilaporkan luka-luka akibat pentungan dan gas air mata. Polisi mengklaim 118 personelnya juga cedera dan 70 demonstran ditahan. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi belum memberikan pernyataan resmi terkait tindakan keras tersebut, sementara partai oposisi mengecam kekerasan yang terjadi.
CJP lahir dari pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India awal tahun ini yang menyebut pengangguran muda yang beralih ke jurnalisme dan aktivisme sebagai "kecoa". Meski kemudian ia mengklarifikasi hanya merujuk pada pemegang gelar palsu, sindiran itu justru memicu gerakan satir yang kini menjelma menjadi kekuatan massa. Aksi yang telah berlangsung sebulan di Jantar Mantar—observatorium berusia 300 tahun—mendapat perhatian global setelah aktivis pendidikan Sonam Wangchuk bergabung dan memulai mogok makan tanpa batas waktu pada 28 Juni. Wangchuk kemudian dibawa paksa oleh polisi ke rumah sakit, namun tetap melanjutkan aksinya.
Pemerintah baru merespons pada Senin ketika Menteri Kesehatan JP Nadda—sekaligus petinggi partai berkuasa BJP—menemui perwakilan CJP. Pertemuan sepuluh menit itu hanya menghasilkan janji pemerintah untuk meninjau tuntutan, tanpa jaminan konkret. Juru bicara CJP Saurav Das menyebut pertemuan itu sia-sia, sementara pemimpin lain, Ashutosh Ranka, menilai empat jam penantian sebagai "buang-buang waktu". Setelah internet yang sempat diblokir pulih, beredar luas video kekerasan aparat terhadap demonstran, termasuk perempuan, yang memperkeras sikap CJP. "Protes damai ini tidak akan berakhir!" tulis akun resmi CJP di media sosial, menyerukan warga Delhi untuk bergabung kembali.
Bagi Indonesia, gelombang protes ini menjadi pengingat betapa sensitifnya isu kebocoran ujian nasional dan akses pendidikan. Di India, skandal NEET yang memengaruhi jutaan calon mahasiswa kedokteran memicu krisis kepercayaan terhadap sistem seleksi. Pemerintah India dihadapkan pada tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang juga relevan dengan dinamika pendidikan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi. Meski konteks politik berbeda, pola mobilisasi pemuda melalui media sosial dan simbol-simbol satir bisa menjadi pelajaran bagi gerakan serupa di dalam negeri.
Polisi membantah tuduhan kekerasan berlebihan dan menyebut demonstran bersikap agresif, melempar batu, serta merusak properti publik. Namun, CJP menolak versi tersebut dan menuding aparat sebagai provokator. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, meminta maaf kepada pendukungnya, terutama perempuan yang dipukuli polisi laki-laki. "Saya seharusnya bisa melindungi kalian dari tindakan tidak manusiawi polisi Delhi," tulisnya di platform X. Dengan puluhan ribu pendukung yang terus bertambah dan tekad untuk tetap bertahan, gerakan ini diprediksi akan terus menjadi sorotan, terutama jika pemerintah gagal memberikan respons substansial terhadap tuntutan reformasi pendidikan.



