Karbon Biru Terkendala SDM: Indonesia Butuh Standar Kompetensi Terpadu

Indonesia, yang memiliki 17 persen mangrove dan padang lamun dunia, menghadapi tantangan serius dalam agenda karbon biru: kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kerap terabaikan. Padahal, keberhasilan ekosistem pesisir menyerap karbon dioksida tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan atau investasi, melainkan oleh tenaga kerja yang kompeten dan multidisipliner.

Selama satu dekade terakhir, karbon biru—kemampuan ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan karang dalam menyerap dan menyimpan karbon—menjadi pilar penting diskusi perubahan iklim global. Namun, perhatian dunia lebih banyak tersedot pada target restorasi, pasar karbon, dan pendanaan biru. Pertanyaan mendasar seperti siapa yang akan menjalankan transisi ini jarang mendapat sorotan.

Menurut analisis terbaru, karbon biru bukan sekadar akuntansi karbon ekosistem. Ia juga mencakup penilaian manfaat ganda dan pengelolaan dampak dalam tata kelola, pembiayaan, kebijakan, dan praktik lapangan. Sayangnya, literatur yang ada masih didominasi aspek ekologis, sementara tantangan sosial dan ekonomi—termasuk kesiapan tenaga kerja—minim dibahas.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memimpin transisi karbon biru global melalui pengembangan standar kompetensi yang mencakup keterampilan pemantauan, penghitungan karbon, hingga pelibatan masyarakat pesisir. Namun, hingga kini standar yang ada, seperti Mangrove Blue Carbon Measurement Manual dan beberapa SKKNI, masih berjalan sendiri-sendiri. Proyek karbon biru menuntut kompetensi multidisipliner yang belum terakomodasi secara terpadu.

Praktisi di lapangan menekankan bahwa kolaborasi lintas disiplin menjadi elemen krusial. Seorang ahli biologi, misalnya, perlu memahami pemberdayaan masyarakat agar proyek karbon biru sesuai kebutuhan lokal. Sayangnya, hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi perspektif praktisi mengenai inisiatif solusi berbasis alam. Akibatnya, terjadi kesenjangan besar dalam pemahaman kompetensi yang dibutuhkan di masa depan.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu membangun standar keahlian multisektor yang menjadi kerangka acuan pembelajaran dan penguasaan kompetensi. Standar tersebut harus mencakup tidak hanya kemampuan ilmiah dan teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal yang kuat untuk membangun keterlibatan masyarakat secara bermakna. Pemahaman tentang mata pencaharian dan nilai-nilai budaya masyarakat pesisir juga menjadi prasyarat penting.

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan proyek karbon biru, terutama dalam menciptakan pembagian manfaat yang adil, penerimaan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Tanpa SDM yang kompeten, ambisi Indonesia menjadi pemimpin ekonomi biru berkelanjutan hanya akan tinggal wacana.

Ke depan, sejumlah pertanyaan krusial perlu dijawab: Bagaimana pengembangan tenaga kerja bisa mengikuti perubahan prioritas dalam agenda laut dan iklim? Kompetensi apa yang akan menjadi kebutuhan utama dalam sepuluh tahun ke depan? Dan bagaimana standar kompetensi dapat tetap adaptif tanpa mengorbankan kualitas atau kredibilitas? Diskusi ini sudah selayaknya dimulai sekarang oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga praktisi lapangan.

Indonesia sudah memiliki jaringan praktisi yang kuat. Langkah berikutnya adalah berinvestasi pada pengembangan SDM dan kompetensi yang diperlukan untuk mengubah ambisi menjadi aksi nyata. Pengembangan kompetensi yang inklusif dan adaptif dapat memainkan peran penting dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan mendorong rasa memiliki dan inisiatif bersama. Pada akhirnya, upaya ini bukan solusi tunggal, melainkan mekanisme pendukung untuk menghadapi kebutuhan ekonomi biru Indonesia di masa depan.