Gerakan 'Kecoa' India Desak Menteri Pendidikan Mundur, Bentrok dengan Polisi

Bentrokan antara aparat kepolisian dan pendukung gerakan Cockroach Janta Party (CJP) di New Delhi pada Senin (21/7) melukai hampir 180 orang, menjadikannya protes terbesar di ibu kota India dalam lima tahun terakhir. Aksi yang bermula dari sindiran daring ini kini berubah menjadi tantangan politik serius bagi Perdana Menteri Narendra Modi di awal masa jabatan ketiganya.

Gerakan yang digawangi generasi Z ini menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan menyusul kebocoran soal ujian nasional pada Mei lalu yang berdampak pada lebih dari dua juta siswa. "Kami tidak akan berhenti. Pradhan harus dipecat," tegas Ashutosh Ranka, salah satu juru bicara CJP, Selasa (22/7).

Menurut pernyataan resmi kepolisian Delhi, sebanyak 118 personel keamanan dan 60 demonstran mengalami luka-luka dalam bentrokan di kawasan pusat kota. Selain itu, 70 pengunjuk rasa telah ditahan dan akan menghadapi proses hukum. Meski demikian, jumlah korban luka yang dirawat di rumah sakit disebut mencapai lebih dari 150 orang oleh pendiri CJP, Abhijeet Dipke, meskipun angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Pada Selasa pagi, sekitar 150–200 pendukung CJP kembali berkumpul di Jantar Mantar, lokasi protes tradisional di Delhi, meneriakkan yel-yel di tengah gerimis. Keamanan diperketat dengan patroli paramiliter dan barikade yang memperlambat lalu lintas. Namun, CJP memutuskan untuk tidak menggelar pawai besar lagi setelah insiden kekerasan sehari sebelumnya. "Kami menghentikan protes kemarin karena tidak ingin lebih banyak pemuda terluka," ujar Dipke dalam konferensi pers. "Kami tidak akan berpawai lagi karena polisi akan kembali menyakiti para pemuda."

Gerakan yang menamakan diri Partai Kecoa ini lahir dari kritik terhadap sistem pendidikan yang dianggap korup dan tidak adil. Dengan mengusung simbol kecoa—hewan yang dianggap tangguh dan sulit diberantas—CJP berhasil menggalang dukungan jutaan anak muda melalui media sosial. Aksi mereka menjadi ujian bagi pemerintah Modi yang baru dilantik, terutama dalam menangani isu-isu yang menyentuh langsung kepentingan generasi muda.

Bagi Indonesia, dinamika politik India ini relevan mengingat keduanya sama-sama negara demokrasi besar dengan populasi muda yang aktif. Kasus kebocoran soal ujian di India mengingatkan pada insiden serupa di Tanah Air, seperti kebocoran soal UN pada 2013 yang memicu kontroversi. Respons pemerintah India terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola krisis kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional.

Ke depan, kelangsungan gerakan CJP akan bergantung pada kemampuan mereka mempertahankan momentum tanpa memicu kekerasan lebih lanjut. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah Modi merespons dengan reformasi nyata, atau justru mengeraskan sikap yang berpotensi memperlebar jurang antara generasi muda dan penguasa?