Kredit Rumah Nelayan: Skema Baru Dibutuhkan Agar Tak Sekadar Bangun Tembok

Pemerintah tengah mengebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di pesisir utara Jawa, namun tanpa skema pembiayaan yang sesuai karakter nelayan, program ini berpotensi hanya menambah unit hunian tanpa menyelesaikan akar masalah.

Kehidupan nelayan pantura memang dihimpit berbagai persoalan: hasil tangkapan menurun, tempat penyimpanan terbatas, dan harga ikan yang anjlok saat pasokan melimpah. Belum lagi ancaman rob dan cuaca ekstrem yang kian sering terjadi. Rumah bagi nelayan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga dermaga, tempat menjemur ikan, dan parkir kapal. Karena itu, perumahan pesisir tidak bisa disamakan dengan perumahan di perkotaan.

Program KNMP yang menargetkan 1.369 kampung pada akhir 2026—dengan rencana ekspansi hingga 5.000 lokasi pada 2029—sejatinya menjanjikan ekosistem lengkap: dermaga, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan, dan balai pelatihan. Namun, pertanyaan krusial yang mengemuka adalah bagaimana membiayai rumah tangga nelayan agar mereka ikut menikmati nilai ekonomi dari ekosistem tersebut, bukan sekadar menjadi penonton.

Skema kredit pemilikan rumah (KPR) konvensional jelas tidak cocok. Nelayan memiliki penghasilan musiman yang bergantung pada cuaca dan musim ikan. Mereka tidak memiliki slip gaji tetap, sehingga tidak lolos persyaratan perbankan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa skema pembiayaan perikanan yang ada belum memberikan masa tenggang (grace period) yang memadai. Akibatnya, nelayan yang mampu mengangsur pun kerap terjerat cicilan bulanan yang tidak sejalan dengan arus kas mereka.

Indonesia sebenarnya memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Namun, amanat undang-undang itu belum diterjemahkan ke dalam instrumen pembiayaan yang sesuai. Di permukiman informal dengan status lahan yang belum jelas, prioritas pertama seharusnya adalah pengurusan sertifikat tanah, baru kemudian pembiayaan berbasis komunitas yang menilai rekam jejak menabung, bukan slip gaji.

Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa memainkan peran strategis. Alih-alih menggantikan bank, koperasi dapat berfungsi sebagai pencatat rekam jejak keuangan, agregator data, dan pendamping pembayaran musiman yang menjembatani nelayan dengan lembaga keuangan formal. Dengan begitu, cicilan rumah dapat disesuaikan dengan musim melaut, tanpa melanggar regulasi.

Tanpa pembiayaan yang tepat, megaproyek tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur—dengan nilai investasi mencapai Rp1.800 triliun—hanya akan menjadi benteng fisik yang mahal, sementara ekonomi warga di sekitarnya tetap rapuh. Pertanyaan yang tersisa: akankah pemerintah merancang skema pembiayaan yang benar-benar berpihak pada nelayan, atau kembali terjebak dalam proyek infrastruktur tanpa dampak sosial?