Anwar Ibrahim Bantah Desakan Turunkan Harga BBM: Subsidi Rp 140 Triliun per Tahun
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak tuntutan penurunan harga BBM dengan argumen subsidi bahan bakar sudah mencapai RM40 miliar per tahun.
- Ia membandingkan harga bensin Malaysia (RM1,95/liter) dengan Arab Saudi yang mencapai RM2,50/liter meski negara itu produsen minyak terbesar.
- Anwar juga mengumumkan evaluasi promosi pegawai negeri yang molor hingga delapan tahun sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahannya tidak akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun desakan publik terus menguat. Dalam pertemuan dengan civitas akademika Universitas Islam Selangor di Kajang, ia mengungkapkan bahwa negara telah menggelontorkan RM40 miliar atau sekitar Rp140 triliun per tahun untuk subsidi BBM—angka yang dinilai sudah sangat memberatkan fiskal.
Anwar, yang juga merangkap Menteri Keuangan, membeberkan perbandingan harga BBM dengan Arab Saudi. “Saat kami pertama kali mengusulkan harga RM1,50 per liter, bensin di Arab Saudi sekitar 50 sen. Kini harga di sana mencapai RM2,40–RM2,50 per liter, padahal mereka produsen minyak terbesar dunia dengan kapasitas produksi berlebih,” ujarnya. Malaysia, lanjut Anwar, masih mengimpor sekitar 50% kebutuhan minyak mentahnya, namun RON95 tetap dijual RM1,95 per liter berkat subsidi pemerintah.
Perdana Menteri juga membantah tuduhan bahwa utang pemerintah terus membengkak. Ia mengakui beban utang masih tinggi, tetapi penyebabnya adalah pembayaran bunga atas mismanajemen masa lalu, termasuk skandal 1MDB. “Kami masih membayar utang lama. Utang 1MDB. Bagaimana mungkin kami menyangkalnya?” tegas Anwar. Selain itu, pemerintah masih menanggung kewajiban keuangan dari keputusan masa lalu yang melibatkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Lembaga Tabung Haji.
Di luar isu BBM, Anwar menyoroti lambatnya promosi pegawai negeri yang mencapai delapan tahun. Ia telah memerintahkan evaluasi menyeluruh dan akan membahasnya dengan Kepala Sekretaris Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. “Gaji sudah naik, tetapi pegawai di golongan tertentu harus menunggu hingga delapan tahun untuk promosi. Kasus yang terlalu lama harus dipercepat,” katanya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di luar kenaikan gaji.
Anwar juga mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, ia mendapati kondisi perumahan pegawai negeri, guru, anggota angkatan bersenjata, dan polisi dalam keadaan buruk. Perbaikan bertahap telah dimulai melalui alokasi anggaran sejak 2023. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa terus meminta pegawai bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan menerima kritik tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Pertanyaan ke depan: mampukah Malaysia menyeimbangkan subsidi BBM yang menguras APBN dengan tuntutan kesejahteraan ASN di tengah tekanan fiskal?
