Hamas Pilih Khalil Al-Hayya sebagai Pemimpin Baru: Sinyal Perlawanan atau Jalan Buntu?

Hamas secara resmi menunjuk Khalil Al-Hayya sebagai pemimpin tertinggi baru organisasi itu, Senin (20/7) waktu setempat, menggantikan Yahya Sinwar yang tewas dalam baku tembak dengan pasukan Israel pada Oktober 2024. Langkah ini, menurut pengamat, menandakan sikap yang lebih keras terhadap tekanan internasional untuk melucuti senjata.

Hayya, yang selama ini menjabat sebagai kepala Hamas di Gaza dalam pengasingan dan negosiator utama, telah menjadi figur sentral sejak tewasnya Sinwar dan Ismail Haniyeh—yang terbunuh di Iran pada Juli 2024. Dibandingkan dengan Khaled Meshaal, kepala kantor Hamas di pengasingan yang juga kandidat kuat, Hayya dinilai lebih keras dalam sikapnya terhadap Israel dan tuntutan perlucutan senjata.

Pemimpin baru ini sebelumnya menjadi sasaran serangan Israel di Doha pada 2025, menurut pejabat Israel yang dikutip Reuters. Hayya kini menghadapi tantangan terberat sejak Hamas didirikan pada 1987: organisasi itu babak belur akibat perang dua tahun yang dipicu serangan 7 Oktober 2023, dan terus didesak untuk melucuti senjata.

Meskipun pertempuran mereda setelah gencatan senjata yang ditengahi AS pada Oktober lalu, Israel masih menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza. Serangan sporadis masih terjadi, dan kondisi bagi dua juta penduduk Gaza tetap memprihatinkan. Lebih dari 1.150 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata, menurut otoritas kesehatan Gaza. Empat tentara Israel juga tewas dalam periode yang sama.

Proses pemilihan pemimpin Hamas berlangsung panjang dan rumit. Dimulai pada Januari lalu, pemilihan sempat terhenti karena perang di Iran dan Lebanon serta operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza. Dewan pemilih terdiri dari 50 anggota yang mewakili Hamas di Gaza, Tepi Barat—termasuk yang berada di penjara Israel—dan mereka yang berada di pengasingan. Sejak Sinwar tewas, Hamas sempat dipimpin oleh dewan tertinggi beranggotakan lima orang, termasuk Hayya dan Meshaal.

Analis politik Palestina, Reham Owda, menilai terpilihnya Hayya sebagai pesan bahwa Hamas tetap berkomitmen pada perjuangan bersenjata, menolak perlucutan senjata dalam kondisi apa pun, dan berniat membangun kembali kekuatan militernya sambil mempertahankan aliansi dengan Iran dan apa yang disebut "Poros Perlawanan". "Ini menunjukkan bahwa negosiasi terkait perlucutan senjata kemungkinan akan menghadapi kesulitan dan hambatan signifikan," ujar Owda kepada Reuters.

Rencana gencatan senjata yang diajukan Presiden AS Donald Trump menuntut Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya. Rencana itu juga membayangkan Gaza dikelola oleh pemerintahan teknokrat Palestina di bawah pengawasan Board of Peace bentukan Trump. Namun, pembicaraan antara Hamas, mediator, Mesir, Qatar, Turki, dan utusan Board of Peace sejauh ini gagal mencapai kesepakatan luas untuk mengakhiri konflik.

Bagi Indonesia, pergantian kepemimpinan Hamas ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia perlu mencermati arah baru Hamas di bawah Hayya. Sikap keras yang ditunjukkan dapat memperpanjang konflik dan menghambat upaya rekonsiliasi, yang pada akhirnya mempersulit posisi Indonesia dalam mendorong solusi dua negara. Di sisi lain, jika Hayya mampu mempertahankan kohesi internal Hamas dan tetap menjadi mitra negosiasi yang kredibel, bukan tidak mungkin peluang perdamaian masih terbuka—meski dengan jalan yang lebih terjal.

Pertanyaan besarnya: mampukah Hayya menyeimbangkan tuntutan perlucutan senjata dari komunitas internasional dengan basis pendukungnya yang menginginkan perlawanan bersenjata? Atau justru konflik Gaza akan memasuki babak baru yang lebih rumit?