PAP Tolak Pemilu Kecil di Marine Parade-Braddell Heights, Fokus Perkuat Tim Pengabdian
Baca dalam 60 detik
- Partai Aksi Rakyat (PAP) memutuskan tidak menggelar pemilu kecil (by-election) di Marine Parade-Braddell Heights GRC meskipun salah satu anggotanya, Faishal Ibrahim, mengundurkan diri.
- Ketua PAP Desmond Lee menegaskan bahwa empat anggota parlemen lainnya akan meningkatkan pelayanan kepada warga Kembangan, termasuk komunitas Melayu-Muslim, tanpa mengurangi kualitas representasi.
- Keputusan ini mengacu pada preseden sebelumnya di Jurong GRC dan Sengkang GRC, serta menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan di bawah Perdana Menteri Lawrence Wong.
Partai Aksi Rakyat (PAP) memastikan tidak akan menggelar pemilu kecil (by-election) di Marine Parade-Braddell Heights GRC menyusul pengunduran diri Associate Professor Muhammad Faishal Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua PAP Desmond Lee di hadapan wartawan di Kembangan, Senin (20/7).
Lee menjelaskan bahwa partainya akan memperkuat tim yang ada dengan menambah sumber daya dan personel, bukan melalui kontestasi elektoral. "Tidak akan ada by-election. Kami telah melihat situasi serupa di Jurong GRC dan Sengkang GRC. Yang terpenting adalah apakah kebutuhan warga terpenuhi dengan baik," ujarnya. Preseden yang dimaksud adalah pengunduran diri Tharman Shanmugaratnam pada 2023 untuk maju pilpres dan Raeesah Khan pada 2021 setelah terbukti berbohong di parlemen.
Empat anggota parlemen (MP) yang tersisa di GRC tersebut—Seah Kian Peng, Goh Pei Ming, Diana Pang, dan Tin Pei Ling (yang sedang berada di luar negeri)—akan meningkatkan frekuensi turun ke lapangan. Lee, yang juga Menteri Pendidikan, menegaskan bahwa mereka akan memastikan warga Kembangan, khususnya komunitas Melayu-Muslim, tetap terlayani secara optimal. "Semua MP akan melayani semua komunitas, termasuk komunitas Melayu-Muslim kami," imbuhnya.
Pengunduran diri Faishal menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas Muslim mengingat pergantian menteri urusan Muslim yang cukup sering dalam setahun terakhir. Zaqy Mohamad kini ditunjuk sebagai pelaksana tugas menggantikan Faishal, yang sebelumnya juga menggantikan Masagos Zulkifli pada Mei tahun lalu. Lee mengakui keresahan tersebut, namun menegaskan komitmen PAP terhadap komunitas Melayu-Muslim tetap kuat dan jelas. "PAP akan mendukung Zaqy dalam mewakili aspirasi dan menangani isu-isu yang penting bagi mereka," katanya.
Menyinggung soal percepatan perombakan kabinet, Lee menyebut bahwa Perdana Menteri Lawrence Wong sejak awal menekankan urgensi regenerasi kepemimpinan. "Terlepas dari kejadian ini, PM sangat fokus memastikan ada kader Singapura yang berkualitas, berintegritas, dan rela mengabdi untuk maju," ujarnya. Faishal menjadi pejabat politik kedua yang mundur dalam dua bulan, setelah Koh Poh Koon mengundurkan diri pada 22 Mei karena alasan keluarga.
Lee menegaskan bahwa tindakan Faishal menawarkan diri untuk mundur adalah langkah yang tepat, meskipun pahit. "Ini diperlukan untuk menjunjung standar dan menjaga kepercayaan publik terhadap politik kita," tegasnya. Setiap tahun, PM mengirimkan kode etik kepada semua pejabat dan MP PAP, dan ekspektasi tersebut sangat jelas.
Sementara itu, Seah Kian Peng, yang juga Ketua Parlemen, memastikan bahwa inisiatif komunitas di divisi Kembangan tidak akan berubah. "Kami sudah memiliki beberapa program yang akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan. Itu tidak akan berubah," katanya. Pembagian tanggung jawab di antara empat anggota tim akan dibahas dalam beberapa hari ke depan dan diumumkan secara publik. Mereka juga akan hadir dalam sesi temu warga mingguan, namun akan mencari pengaturan yang lebih permanen ke depannya.
Keputusan PAP untuk tidak menggelar by-election menimbulkan pertanyaan tentang representasi politik di Singapura, terutama di tengah dinamika regenerasi kepemimpinan yang terus berlangsung. Akankah model ini menjadi preseden baru bagi GRC lain di masa depan, atau justru memicu tuntutan transparansi yang lebih besar dari publik?
