Nobar Piala Dunia hingga Subuh, Bupati Lombok Barat Langsung Disergap KPK
Baca dalam 60 detik
- Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditangkap KPK dalam OTT pada Senin pagi, hanya beberapa jam setelah menghadiri nobar final Piala Dunia 2026 bersama pejabat daerah.
- Ruang kerja bupati dan kepala dinas PUPRPKP langsung disegel dengan pita merah-hitam, sementara Sekda mengaku baru tahu penyegelan saat tiba di kantor.
- Wakil Ketua KPK mengonfirmasi penangkapan, namun belum merinci dugaan kasus korupsi yang menjerat orang nomor satu di Lombok Barat tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) pada Senin (20/7) pagi, tak lama setelah dirinya menghabiskan malam hingga subuh menonton final Piala Dunia 2026 bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Peristiwa ini menjadi kejutan bagi aparatur sipil negara setempat yang baru mengetahui penyegelan ruang kerja bupati saat memasuki kantor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, LAZ mengikuti acara nonton bareng (nobar) partai puncak antara Spanyol dan Argentina yang berlangsung hingga Senin dini hari. Sekretaris Daerah Lombok Barat Akhmad Saikhu mengaku masih bersama bupati dalam kegiatan tersebut. "Saya mungkin dalam konteks ini tidak akan menjelaskan lebih jauh. Karena tadi pagi kan kita nonton (final piala dunia) bareng (Bupati) sampai pagi kita di lapangan, terus setelah itu udah selesai bola pulang kita," ujarnya, Senin siang.
Beberapa jam setelah nobar usai, ruang kerja LAZ dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lalu Ratnawo mendadak dipasangi pita merah-hitam bertuliskan 'Dilarang melewati garis batas'. Penyegelan dilakukan sekitar pukul 07.30 Wita. Saikhu mengaku terkejut saat mendapati situasi tersebut. "Setelah kita masuk ada situasi seperti ini," ungkapnya.
Hingga Senin siang, LAZ tidak berada di kantor saat penyegelan berlangsung. Belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai dugaan perkara yang menjerat bupati tersebut. Wakil Ketua KPK Fitro Rohcahyanto hanya membenarkan adanya operasi tangkap tangan, tetapi enggan memberikan detail lebih lanjut. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung korupsi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
KPK sendiri terus menggencarkan operasi tangkap tangan sebagai upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Penangkapan terhadap LAZ menjadi pengingat bahwa tidak ada celah bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang, bahkan di tengah euforia olahraga global. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah praktik korupsi di Lombok Barat melibatkan proyek-proyek infrastruktur atau pengadaan barang dan jasa? Publik menanti pengungkapan lebih lanjut dari lembaga antirasuah.
