Telegram Jadi Ladang Baru Kejahatan Siber di India: Pelajaran untuk Indonesia?

Telegram, aplikasi perpesanan yang dikenal dengan fitur keamanan dan grup besar, kini menjadi sorotan utama dalam penyelidikan kejahatan siber di India. Dari kebocoran soal ujian nasional hingga penipuan investasi, platform ini terus muncul sebagai alat utama para penjahat digital.

Pada Mei lalu, bocornya soal ujian masuk kedokteran dan gigi nasional India (NEET) yang disebar melalui Telegram memicu kekacauan. Sekitar 2,2 juta siswa yang mengikuti ujian tersebut harus menghadapi ulangan setelah pihak berwenang menemukan kebocoran. Pemerintah India pun memblokir Telegram selama sepekan pada Juni, sebuah langkah yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan New Delhi.

Fenomena ini bukan kasus terisolasi. Menurut Shobhit Mishra, peneliti intelijen ancaman di CloudSEK, Telegram telah bertransformasi menjadi "alternatif forum dark web". Pelaku ancaman menggunakan platform ini sebagai infrastruktur komando dan kontrol untuk malware, pasar penjualan data curian, serta sarana kampanye phishing dan penipuan skala besar.

Fitur-fitur Telegram seperti saluran yang dapat dicari publik, nama pengguna anonim, bot otomatis, grup beranggotakan hingga 200.000 orang, dan batas unggah file 4 gigabyte menjadi daya tarik utama. "Telegram menyediakan jangkauan massal, anonimitas, dan interaksi otomatis langsung dari kotak," ujar Mishra.

Namun, Telegram membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan tertulis, perusahaan menegaskan bahwa kejahatan siber terjadi di semua platform digital dan fitur mereka "tidak dibangun untuk memfasilitasi kejahatan". Mereka mengklaim telah menghapus lebih dari 43,5 juta saluran dan grup pada 2025, serta menggunakan alat moderasi berbasis AI untuk mendeteksi spam dan penipuan.

Kasus Ananya (nama samaran), seorang wanita 24 tahun dari Maharashtra, menggambarkan modus operandi yang umum. Ia dihubungi melalui WhatsApp dengan tawaran pekerjaan menulis ulasan Google palsu, lalu diarahkan ke Telegram. Di sana, ia bergabung dengan grup yang tampak meyakinkan, dengan anggota yang memamerkan keuntungan dari "tugas investasi". Setelah menyetor sejumlah uang, pelaku menghilang bersama uangnya. Meski melapor ke hotline kejahatan siber nasional, penyelidikan terhambat karena uang telah dipindahkan ke beberapa rekening dan dikonversi ke mata uang kripto.

Menurut Shubham Singh, pakar keamanan siber yang bekerja dengan penegak hukum India, penipuan ini dijalankan oleh tim kecil dengan peran jelas: perekrut membangun kepercayaan, "money mule" menerima dana, dan operator teknis mengelola infrastruktur. "Penipu siber tidak menggunakan rekening bank mereka sendiri. Mereka menggunakan rekening mule dan dompet kripto," jelas Singh.

Pemblokiran Telegram menuai kritik karena dianggap merugikan jutaan pengguna sah, terutama pelajar yang menggunakan platform untuk berbagi materi belajar. Rahil Shaikh, penyidik kejahatan siber dari Kepolisian Maharashtra, menekankan bahwa larangan bukan solusi jangka panjang. "Persaingan ujian sangat ketat. Siswa mencari sumber belajar apa pun. Telegram menjadi tempat berbagi materi bimbingan dan kuliah," katanya.

Edmund Goh, Kepala Unit Operasi Kejahatan Siber Asia dan Pasifik Selatan INTERPOL, memperingatkan bahwa pembatasan platform hanya mengganggu operasi kriminal, bukan menghentikannya. "Kelompok kriminal yang memiliki sumber daya beradaptasi dan pindah dengan cepat untuk membangun kembali bisnis mereka," ujarnya. Goh menyarankan pendekatan "seluruh ekosistem" seperti yang diterapkan Singapura: menggabungkan imbauan polisi, teknologi anti-penipuan, koordinasi cepat dengan bank, dan kampanye kesadaran publik.

Bagi Indonesia, pengalaman India menjadi pelajaran berharga. Dengan pengguna Telegram yang juga besar, modus penipuan serupa berpotensi terjadi. Andrei Skorobogatov dari Global Anti-Scam Alliance (GASA) menekankan, "Platform tidak boleh menjadi tempat aman bagi penjahat. Mereka harus bekerja sama dengan penegak hukum global dan mitra industri." Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengadopsi pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif, atau akan mengikuti langkah India yang kontroversial?