Sekolah Negeri Sepi Murid: Mendikdasmen dan Mendagri Siapkan Rapat Khusus

Fenomena sekolah dasar negeri yang kekurangan murid di berbagai daerah menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendata sekolah-sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang, sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi.

Dalam pernyataannya Jumat (17/7), Mu'ti mengakui telah membicarakan masalah ini secara nonformal dengan Mendagri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa akan digelar rapat khusus lintas kementerian guna membahas fenomena yang dinilai mengkhawatirkan ini. “Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60,” ujarnya, dikutip dari detik.com.

Data awal menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, angka partisipasi siswa baru sangat rendah. Di Bandar Lampung, SD Negeri 1 Gedung Meneng hanya menerima dua siswa baru di kelas 1 pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara di Semarang, SDN Purwoyoso 01 hanya mendapat tiga murid baru. Kondisi serupa juga terjadi di Magelang, di mana 24 SD melaporkan jumlah rombongan belajar di bawah 50 persen dari kapasitas yang tersedia.

Fenomena ini memicu pertanyaan tentang faktor penyebabnya. Para pengamat pendidikan menduga penurunan jumlah anak usia sekolah, urbanisasi, serta persaingan dengan sekolah swasta menjadi beberapa pemicu. Namun, belum ada kajian resmi yang dirilis pemerintah. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian masih enggan berkomentar lebih lanjut. “Entar, saya jawab nanti dululah,” katanya singkat di kompleks parlemen, Kamis (16/7).

Implikasi dari sepinya peminat di sekolah negeri tidak hanya pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kualitas pendidikan. Sekolah dengan jumlah murid minim berpotensi kesulitan memenuhi standar pelayanan minimal dan mengembangkan kegiatan belajar yang optimal. Koordinasi antara Kemendikdasmen dan Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, seperti redistribusi siswa atau penggabungan sekolah.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor demografis dan preferensi masyarakat terhadap pendidikan. Apakah tren ini akan mendorong moratorium pembangunan SD negeri baru, atau justru memperkuat peran sekolah swasta? Jawabannya masih menunggu hasil rapat khusus yang direncanakan dalam waktu dekat.