TNI AD Klaim Kuasai 55 Persen Produksi Beras Nasional Lewat Program Sawah
Baca dalam 60 detik
- TNI Angkatan Darat menyumbang 55,24% dari target produksi beras nasional 2026 melalui pengelolaan lahan sawah seluas 6,26 juta hektare.
- Program ini melibatkan personel TNI, pendamping petani, dan warga, menghasilkan 18,2 juta ton beras dalam enam bulan pertama tahun ini.
- TNI AU dan AL juga mengelola lahan untuk tebu dan kedelai, menandakan perluasan peran militer dalam ketahanan pangan nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan bahwa TNI Angkatan Darat telah berkontribusi lebih dari separuh produksi beras nasional pada tahun ini, sebuah pencapaian yang diraih melalui program pengelolaan lahan pertanian yang melibatkan personel militer dan masyarakat.
Dalam acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7), Agus menyatakan bahwa TNI AD berhasil memenuhi 55,24 persen dari target produksi beras nasional tahun 2026. Capaian ini disebut sebagai hasil dari program konversi lahan menjadi sawah yang dijalankan di berbagai daerah.
Sejak Januari hingga Juni 2026, TNI AD telah memanen padi di lahan seluas 6,26 juta hektare. Lahan tersebut dikelola secara langsung oleh personel TNI, didampingi oleh petani dan warga sekitar. Dari luas lahan tersebut, dihasilkan 18,2 juta ton beras, yang menurut Agus setara dengan lebih dari 50 persen total produksi beras nasional pada periode yang sama.
Agus menegaskan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada TNI AD. TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut juga tengah mengelola lahan untuk komoditas lain, masing-masing kebun tebu dan kebun kedelai. Upaya tiga matra ini diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan nasional di tengah tantangan ketahanan pangan global.
Langkah TNI masuk ke sektor pertanian bukanlah hal baru, namun skala kontribusi yang mencapai lebih dari setengah produksi beras nasional menimbulkan pertanyaan tentang peran institusi militer dalam perekonomian. Beberapa pengamat menilai bahwa keterlibatan TNI dalam produksi pangan dapat membantu mempercepat swasembada, namun perlu diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lahan.
Ke depan, keberhasilan program ini akan diuji oleh konsistensi hasil panen dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Apakah model pengelolaan lahan oleh TNI ini dapat menjadi solusi permanen bagi ketahanan pangan Indonesia, atau hanya sekadar intervensi jangka pendek?



