Krisis Tenaga Kerja Bayangi Ambisi Indonesia dalam Ekonomi Biru

Indonesia, yang memiliki 17 persen hutan mangrove dan padang lamun dunia, berada di garis depan agenda perubahan iklim global melalui ekosistem karbon biru. Namun, di balik target restorasi yang ambisius dan skema perdagangan karbon yang menggiurkan, muncul pertanyaan mendasar yang jarang dibahas: siapa yang akan menjalankan transisi ini?

Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa karbon biru bukan sekadar soal menghitung berapa banyak karbon yang diserap oleh ekosistem pesisir. Lebih dari itu, ia menyangkut penilaian manfaat tambahan (co-benefits) dan kompromi (trade-offs) di berbagai aspek tata kelola, pendanaan, kebijakan, hingga praktik di lapangan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan dan investasi, tetapi juga pada kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan unik untuk pendekatan holistik.

Sayangnya, kesiapan tenaga kerja justru menjadi faktor yang paling terabaikan dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai pemain kunci, memiliki peluang besar untuk memimpin dengan mengembangkan standar kompetensi yang mencakup keterampilan dari pemantauan dan akuntansi karbon hingga pelibatan masyarakat pesisir secara inklusif.

Untuk mendorong inisiatif biru yang berkelanjutan, Indonesia membutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang: ilmuwan ekosistem pesisir, praktisi restorasi, pembuat kebijakan, pakar pendanaan, dan fasilitator komunitas. Dalam praktiknya, banyak pekerja yang bergerak di ruang tumpang tindih—misalnya, seorang ahli biologi kelautan yang juga merancang proyek karbon biru yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci untuk mendefinisikan apa arti sebenarnya dari pekerjaan karbon biru.

Meski demikian, literatur yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada proses ekologis dan jarang menyentuh tantangan sosial-ekonomi di lapangan. Padahal, proyek karbon biru menuntut kompetensi interdisipliner: keahlian teknis seperti pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk menghasilkan data karbon yang akurat, serta keterampilan interpersonal yang kuat untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Tanpa keterlibatan masyarakat yang bermakna, proyek berisiko kehilangan legitimasi sosial dan gagal dalam jangka panjang.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah pedoman, seperti Manual Pengukuran Karbon Biru Mangrove dan SKKNI untuk pemantauan mangrove. Namun, pedoman-pedoman ini masih berjalan sendiri-sendiri. Belum ada kebijakan komprehensif yang mengintegrasikan sumber daya yang ada ke dalam kerangka kerja yang terpadu. Akibatnya, jalur pelatihan menjadi tidak jelas, konsistensi proyek rendah, dan pengembangan profesional terhambat.

"Pekerja karbon biru masa depan tidak hanya perlu menguasai sains dan teknik, tetapi juga keterampilan partisipasi publik yang kuat untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan keberlanjutan proyek," tulis peneliti dalam studi tersebut.

Dorongan Indonesia menuju agenda iklim kelautan hanyalah bagian dari transisi yang lebih besar menuju ekonomi biru berkelanjutan. Perjalanan ini pasti akan membawa tantangan baru, sekaligus membuka peluang untuk jalur karier yang lebih terhubung, pelatihan yang terarah, dan peningkatan kapasitas secara luas. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab: bagaimana pengembangan tenaga kerja bisa mengimbangi prioritas iklim kelautan yang terus berubah? Keterampilan apa yang akan menjadi pusat perhatian dalam sepuluh tahun ke depan? Dan bagaimana standar kompetensi tetap fleksibel tanpa mengorbankan kualitas dan kredibilitas?

Indonesia sudah memiliki jaringan praktisi yang kuat di lapangan. Langkah selanjutnya adalah berinvestasi pada manusia dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengubah ambisi menjadi aksi. Pengembangan kompetensi yang inklusif dan adaptif dapat menjadi mekanisme pendukung yang membangun tenaga kerja yang cakap, interdisipliner, dan siap menghadapi masa depan ekonomi biru Indonesia.