Indonesia Butuh Tenaga Kerja Karbon Biru: Siapa yang Akan Mewujudkan Transisi Iklim?

Indonesia, yang memiliki 17 persen mangrove dan padang lamun dunia, berada di garis depan agenda perubahan iklim global. Namun, di balik sorotan terhadap target restorasi dan pasar karbon, pertanyaan mendasar justru jarang dibahas: siapa yang akan menjalankan transisi ini?

Sebuah studi terbaru mengungkap bahwa karbon biru tidak sekadar soal menghitung berapa banyak karbon yang disimpan ekosistem pesisir. Lebih dari itu, ia mencakup penilaian manfaat bersama dan negosiasi kompromi antara tata kelola, pendanaan, kebijakan, serta praktik di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan dan investasi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik.

Sayangnya, kesiapan tenaga kerja justru menjadi salah satu kondisi yang paling sering diabaikan dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Padahal, sebagai pemain kunci, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin dengan menyusun standar kompetensi yang mencakup keterampilan dari pemantauan dan akuntansi karbon hingga pelibatan masyarakat pesisir secara inklusif.

Karbon biru merujuk pada kemampuan ekosistem pesisir dan laut dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam jangka panjang. Untuk menjalankan inisiatif ini, Indonesia membutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang—tidak hanya ilmuwan yang mempelajari ekosistem pesisir, tetapi juga praktisi restorasi, perumus kebijakan, pakar pendanaan, dan fasilitator masyarakat. Dalam praktiknya, banyak pekerja yang bergerak di ruang tumpang tindih; misalnya, seorang biolog kelautan juga bisa merancang proyek karbon biru yang responsif terhadap kebutuhan lokal melalui pelibatan masyarakat.

Namun, hanya sedikit studi yang mengeksplorasi perspektif praktisi tentang inisiatif solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) di bidang karbon biru. Akibatnya, pemahaman tentang keterampilan yang dibutuhkan di masa depan masih sangat terbatas. Literatur yang ada lebih banyak berfokus pada proses ekologis, jarang menyentuh tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks di lapangan.

Standar kompetensi telah digunakan secara luas di berbagai sektor untuk memperjelas pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan profesional yang diperlukan. Dalam konteks karbon biru, standar ini dapat membantu membangun jalur pelatihan yang lebih jelas, meningkatkan konsistensi proyek, memperkuat pengembangan profesional, dan secara bertahap meningkatkan kualitas serta integritas implementasi.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah pedoman, seperti Panduan Pengukuran Karbon Biru Mangrove dan SKKNI untuk bidang tertentu (misalnya pemantauan mangrove dan inventarisasi karbon hutan). Namun, pedoman-pedoman ini sering berjalan sendiri-sendiri. Belum ada alat kebijakan komprehensif yang mengintegrasikan dan mengembangkan sumber daya yang ada menjadi kerangka kerja yang terpadu.

Proyek karbon biru menuntut kompetensi interdisipliner. Praktisi tidak hanya membutuhkan keahlian teknis seperti pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk menghasilkan data karbon yang akurat, tetapi juga keterampilan interpersonal yang kuat untuk pelibatan masyarakat yang bermakna. Ekosistem karbon biru terkait erat dengan mata pencaharian dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga kerja pelibatan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan inklusivitas.

Tenaga kerja karbon biru masa depan kemungkinan besar harus memiliki kompetensi ilmiah dan teknis sekaligus keterampilan partisipasi publik yang baik. Keterampilan terakhir ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan proyek dengan memungkinkan pembagian manfaat yang adil, memperoleh izin sosial untuk beroperasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Dorongan Indonesia terhadap agenda iklim kelautan hanyalah bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju ekonomi biru yang berkelanjutan—sebuah perjalanan yang pasti akan membawa tantangan baru. Namun, di balik tantangan itu terbuka peluang untuk menciptakan jalur karier yang lebih terhubung, pelatihan yang terarah, dan peningkatan kapasitas secara luas.

Indonesia sudah memiliki jaringan praktisi yang kuat di lapangan. Langkah selanjutnya adalah berinvestasi pada manusia dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengubah ambisi menjadi aksi. Pengembangan kompetensi yang inklusif dan adaptif dapat memainkan peran vital dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Pada akhirnya, pengembangan ini hanyalah satu bagian dari proses yang jauh lebih besar dan kompleks—bukan solusi preskriptif, melainkan mekanisme yang memungkinkan terciptanya tenaga kerja yang cakap, interdisipliner, dan siap menghadapi masa depan.