Prabowo Perintahkan Evaluasi Program Unggulan: Makan Gratis dan Koperasi Merah Putih Dirombak?
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo meminta tinjauan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih dalam waktu satu bulan.
- Evaluasi difokuskan pada penyasaran penerima manfaat yang lebih tepat dan model distribusi yang lebih desentralisasi.
- Kontroversi seperti kasus keracunan, dugaan korupsi, dan kematian dalam pelatihan koperasi mendorong perubahan kebijakan.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi ulang terhadap dua program unggulannya, yakni program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih, sebagai respons atas meningkatnya kontroversi dan sorotan publik terhadap biaya serta implementasi kedua inisiatif tersebut. Langkah ini mengindikasikan potensi perubahan signifikan dalam pelaksanaan program yang telah dianggarkan hingga Rp 268 triliun pada 2026.
Dalam pertemuan tertutup selama empat jam di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/7), Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri yang terkait dengan pelaksanaan kedua program, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program makan gratis. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa presiden meminta BGN melakukan kajian menyeluruh dan hati-hati terhadap implementasi program di sekolah-sekolah dengan tenggat waktu satu bulan.
“Presiden meminta setiap kebijakan dikaji secara mendalam. Beliau menginginkan perbaikan yang adil dan tidak tergesa-gesa,” ujar Agustina. Fokus evaluasi meliputi kriteria kelayakan penerima manfaat, di mana pemerintah mempertimbangkan untuk mengecualikan kelompok berpenghasilan tinggi. Namun, timbul tantangan di sekolah dengan populasi siswa dari latar belakang ekonomi campuran. “Kami tidak ingin ada situasi di mana sebagian siswa menerima makanan sementara yang lain di kelas yang sama tidak. Presiden meminta kami mempertimbangkan aspek psikologis dan segala implikasi sebelum mengambil keputusan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji alternatif metode distribusi, termasuk penggunaan kantin sekolah sebagai pengganti dapur khusus yang selama ini diandalkan. Perubahan ini menandai pergeseran menuju bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan dan model distribusi yang tidak terlalu terpusat.
Program makan bergizi gratis merupakan salah satu janji kampanye Prabowo yang bertujuan memerangi malnutrisi dan stunting. Namun, pelaksanaannya menjadi ujian kredibilitas pemerintah. Bulan lalu, gelombang demonstrasi menuntut penghentian program, sementara kasus keracunan makanan dan penyelidikan korupsi yang melibatkan perwira tinggi Polri dan TNI menambah tekanan.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Pangan Zulhas Hasan mengumumkan perluasan peran Koperasi Merah Putih. Koperasi ini tidak hanya akan menyalurkan bantuan sosial dan barang bersubsidi, tetapi juga membeli hasil pertanian seperti beras dan jagung jika harga pasar turun di bawah harga acuan pemerintah. Langkah ini diharapkan membantu petani menjual produk mereka dengan harga yang layak. Namun, program ini menuai kritik tajam setelah pelatihan militer wajib bagi pengelola koperasi mengakibatkan sedikitnya empat orang meninggal dunia, mendorong desakan untuk meninjau ulang implementasinya.
Bagi Indonesia, perubahan arah kebijakan ini memiliki implikasi luas. Program makan gratis yang menyasar 83 juta penerima berpotensi mengubah pola belanja negara dan memengaruhi sektor pertanian serta logistik pangan. Sementara itu, Koperasi Merah Putih yang diperluas perannya dapat menjadi instrumen baru dalam distribusi bantuan sosial, namun risiko tata kelola dan keselamatan menjadi perhatian serius. Pertanyaan kuncinya: akankah evaluasi satu bulan cukup untuk merumuskan solusi yang efektif, atau justru membuka babak baru kontroversi?
