Trump Kembali Tuding China Intervensi Pemilu AS, Intelejen Justru Bantah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan tuduhan bahwa China mencampuri pemilu presiden 2020, meskipun badan intelijen AS sendiri telah menyimpulkan sebaliknya. Dalam pidato prime-time yang disiarkan Kamis malam (16/7), Trump mendeklasifikasi sejumlah dokumen yang menurutnya mengungkap "kerentanan mengejutkan" dalam infrastruktur pemilu AS. Namun, isi dokumen tersebut justru dinilai tidak mendukung klaimnya.

Pidato selama 25 menit itu menjadi bagian dari strategi Trump untuk menjadikan keamanan pemilu sebagai isu sentral menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Partai Republik saat ini hanya memiliki mayoritas tipis di Kongres, dan tekanan politik semakin besar setelah perang Iran serta tingginya harga energi menggerus popularitas Trump. Di tengah situasi itu, Trump kembali mendesak anggota Partai Republik di Kongres untuk mengesahkan Undang-Undang SAVE America yang mewajibkan identitas foto untuk memilih dan bukti kewarganegaraan saat pendaftaran.

Namun, klaim Trump langsung berbenturan dengan temuan resmi intelijen AS. Sebuah laporan yang tidak diklasifikasikan pada 2021, yang disusun di bawah arahan John Ratcliffe—saat itu Direktur Intelijen Nasional Trump dan kini Kepala CIA—menyimpulkan tidak ada indikasi bahwa aktor asing berhasil mengubah satu pun suara dalam pemilu 2020. Laporan itu juga menyebut China memang telah mengumpulkan data pemilih AS sejak 2008, tetapi data tersebut bersifat publik dan tidak dapat dimanipulasi.

Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat dari Partai Demokrat, mengecam pernyataan Trump. "Faktanya, badan intelijen kita sepakat bahwa China bahkan tidak mencoba mengubah satu suara pun dalam pemilu 2020," tegasnya. Warner menyebut "bom kejutan" Trump tentang China benar-benar palsu. Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Chang, menegaskan kembali bahwa "China tidak pernah dan tidak akan pernah campur tangan dalam pemilihan presiden AS."

Menariknya, beberapa dokumen yang dideklasifikasi Trump justru tidak mendukung narasinya. Satu laporan CIA yang disiapkan sebulan lalu justru membahas pemilu Venezuela, bukan AS. Dokumen lain menyatakan bahwa "sistem tabulasi suara akan sulit dimanipulasi dalam skala yang cukup luas untuk mengkompromikan hasil pemilu." Bahkan, ada dokumen CIA yang mengakui bahwa Beijing "saat ini tidak berniat campur tangan secara rahasia untuk memengaruhi hasil pemilu," meskipun mungkin berubah di kemudian hari.

Bagi Indonesia, sengketa pemilu AS ini mengingatkan pada pentingnya menjaga kedaulatan data pemilih dan sistem informasi pemilu. Meskipun Indonesia tidak menghadapi tuduhan intervensi asing seperti AS, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa isu keamanan siber dan integritas data pemilih harus menjadi prioritas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu terus memperkuat sistem keamanan data untuk mencegah potensi kebocoran atau manipulasi, terutama menjelang Pemilu 2029.

Ke depan, tuduhan Trump berpotensi memperburuk hubungan AS-China yang mulai membaik setelah perang dagang tahun lalu. Trump sendiri berencana bertemu Presiden China Xi Jinping pada September untuk membahas peningkatan hubungan dagang. Namun, retorika kerasnya tentang China bisa menggagalkan pertemuan tersebut. Pertanyaannya, akankah tuduhan tanpa bukti ini justru menjadi bumerang bagi Trump dan Partai Republik di pemilu paruh waktu?