Krisis Air di Jawa Tengah: 3,2 Juta Liter Disalurkan, 16 Daerah Siaga Kekeringan
Baca dalam 60 detik
- Pemprov Jateng telah mengirimkan lebih dari 3,2 juta liter air bersih ke 15 kabupaten sejak awal Juni 2026, menjangkau lebih dari 81 ribu jiwa.
- Sebanyak 16 kabupaten/kota menetapkan status siaga kekeringan, dengan pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penanganan terpadu.
- Langkah jangka panjang mencakup konservasi sumber daya air dan penguatan infrastruktur, di samping dropping air darurat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat telah menyalurkan lebih dari 3,2 juta liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan dalam sebulan terakhir, sebagai respons terhadap musim kemarau 2026 yang mulai meluas.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, bantuan tersebut disalurkan melalui 660 tangki kepada 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026. Daerah penerima meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa pemetaan wilayah rawan kekeringan telah rampung dilakukan oleh para bupati dan wali kota. Data tersebut menjadi acuan untuk mengeksekusi penanganan sesuai karakteristik masing-masing daerah. "Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya," ujarnya usai menghadiri acara di Batang, Sabtu (11/7).
Hingga pertengahan Juli, sebanyak 16 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga kekeringan, antara lain Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal. Status ini memungkinkan mobilisasi sumber daya lebih cepat dan koordinasi lintas instansi.
Selain dropping air bersih, Pemprov Jateng menginisiasi program CSR yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dan BUMD Tirta Satria. Semangat gotong royong disebut sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana musiman ini.
Pada 9 Juni 2026, Gubernur menerbitkan Surat Edaran tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Edaran tersebut menjadi pedoman koordinasi dan peningkatan kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah. Pembahasan teknis penanganan terus dilakukan secara berjenjang.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemprov Jateng memperkuat pemeliharaan sumur bor komunal, infrastruktur penyediaan air bersih, manajemen logistik, konservasi sumber daya air, serta edukasi penggunaan air secara bijak. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat di masa mendatang.
Dengan pemetaan yang sudah tersedia, Luthfi meminta setiap daerah segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama musim kemarau. Pertanyaannya, apakah strategi jangka panjang ini cukup untuk mengantisipasi pola kekeringan yang kian ekstrem akibat perubahan iklim?
