Terisolasi di Perbatasan, Warga Kaltara Ancam Pindah ke Malaysia

Ancaman perpindahan warga negara Indonesia ke Malaysia kembali mencuat, kali ini dari wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa warga di daerah perbatasan merasa terpinggirkan akibat minimnya infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan hingga pasokan listrik yang hanya menyala empat jam sehari.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Kamis (16/7), Deddy menyoroti kondisi di perbatasan Kaltara yang disebutnya semakin memprihatinkan. Menurutnya, ketiadaan akses jalan membuat distribusi sembako dan bahan bakar minyak (BBM) terhambat. "Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah enggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara," ujarnya.

Deddy menambahkan bahwa Kaltara memiliki perbatasan darat terpanjang di Indonesia, namun ironisnya justru menjadi salah satu wilayah yang paling terisolasi. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan BNPP untuk mendorong kementerian lain, seperti Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, agar memberikan perhatian lebih pada wilayah perbatasan. "Kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Enggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu enggak mungkin, Pak. Ini kita bicara manusia gitu," tegasnya.

Ancaman warga untuk pindah ke Malaysia disampaikan langsung kepada Deddy saat ia mengunjungi daerah pemilihannya. "Kemarin mereka menemui saya waktu saya ke dapil, Pak. Mereka bilang begini 'kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?'," ungkap Deddy. Ia menekankan bahwa masalah ini menyangkut kemanusiaan dan integritas wilayah NKRI.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa akses jalan di Krayan memang menjadi problem lama. "Mengenai akses jalan terutama yang memang ke Krayan kita tahu ini memang jadi problem lama, sudah ada memang potongan jalan tapi memang belum penuh," ujarnya. Tito berjanji akan menindaklanjuti isu ini dengan Menteri Pekerjaan Umum dalam waktu dekat. "Kami akan melakukan rapat untuk memfollow-up ini dan saya akan naikan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami, Pak. Dampaknya luas," katanya.

Kondisi di perbatasan Kaltara menjadi cermin kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia. Meski pemerintah pusat kerap mencanangkan program pembangunan daerah terdepan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa warga perbatasan masih berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Pertanyaannya, akankah ancaman perpindahan warga ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk bertindak lebih konkret, atau justru akan terus terabaikan seperti tahun-tahun sebelumnya?