Kritik Mengalir ke PM Takaichi: Akuntabilitas di Parlemen Jepang Dipertanyakan

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali menjadi sorotan setelah kehadirannya dalam debat para pemimpin partai di Parlemen (Diet) pada pertengahan Juli 2026 menuai kritik tajam. Debat yang baru pertama kali digelar sejak Mei itu justru memperlihatkan pola komunikasi sepihak yang dinilai gagal memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Agenda debat bulanan yang seharusnya berlangsung rutin setelah anggaran awal disahkan ternyata molor dua kali—pada April dan Juni—dengan alasan kunjungan luar negeri. Ketika dikritik karena jarang tampil di parlemen, Takaichi membantah dengan menyatakan bahwa ia selalu hadir jika dipanggil. Namun, sebagai presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) yang menguasai agenda parlemen, pernyataan itu justru dianggap sebagai upaya mengelak dari tanggung jawab.

Data kehadiran menunjukkan fakta yang kontras: selama sesi sidang saat ini, Takaichi hanya menghadiri sekitar sepertiga dari total 90 jam rapat intensif Komite Anggaran yang dihadiri pendahulunya, Shigeru Ishiba, pada sidang reguler tahun lalu. Tak hanya itu, ketika hadir pun ia kerap menghindari debat langsung yang substantif.

Kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal Takaichi kian mengemuka. Kenaikan suku bunga jangka panjang dipicu oleh spekulasi bahwa belanja pemerintah yang agresif akan memicu inflasi dan memperlemah yen. Namun, dalam debat, Takaichi menolak bertanggung jawab dan kembali mengulang jargon "menekan tombol pertumbuhan"—sebuah retorika yang langsung dikritik oleh Yuichiro Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat. "Pasar tidak bergerak hanya dengan semangat dan keberanian," ujarnya.

Di hadapan parlemen, Takaichi juga gagal memberikan kejelasan mengenai RUU pengurangan kursi DPR yang mandek akibat penolakan oposisi. Ia beralasan bahwa RUU itu adalah inisiatif anggota parlemen, meskipun ia sendiri yang mendorongnya. Sementara itu, dalam kasus video fitnah yang diduga melibatkan sekretaris resminya, Takaichi justru memprotes penggunaan kata "kecurigaan" dan mengelak dengan menyerahkan pernyataan tertulis dari sekretarisnya—langkah yang dinilai menghambat upaya mengungkap kebenaran.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini relevan mengingat Jepang merupakan mitra dagang utama dan investor signifikan di sektor infrastruktur serta manufaktur. Ketidakstabilan politik di Tokyo, terutama jika berujung pada kebijakan fiskal yang tidak menentu, berpotensi mempengaruhi arus investasi dan nilai tukar yen yang berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, pendekatan konsensus yang diabaikan Takaichi menjadi pengingat pentingnya dialog inklusif dalam pengambilan keputusan publik.

Menyitir pernyataan Takaichi yang mengaku menghargai pepatah "orang berbudi mudah beradaptasi," publik menantikan apakah ia akan benar-benar mengoreksi pendekatannya yang dianggap egois. Sidang parlemen memasuki tahap akhir dengan sejumlah RUU penting—termasuk revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran—masih mengantre. Pertanyaan besarnya: mampukah Takaichi membangun konsensus luas, atau justru memaksakan kehendak mayoritas?