Konflik Timur Tengah Dongkrak Harga BBM, Warga Kamboja Beralih ke Bus Umum
Baca dalam 60 detik
- Kenaikan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah mendorong warga Phnom Penh beralih dari kendaraan pribadi ke bus umum untuk menekan biaya transportasi.
- Pengguna bus di Kamboja melaporkan penghematan hingga 50% biaya perjalanan harian, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan.
- Fenomena ini berpotensi menjadi model bagi negara berkembang lain, termasuk Indonesia, dalam mendorong transportasi publik sebagai solusi kenaikan harga energi.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah mulai mengubah kebiasaan transportasi warga di Asia Tenggara. Di Kamboja, gelombang peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal tercatat semakin nyata, terutama di ibu kota Phnom Penh.
Iv Tao, seorang buruh konstruksi berusia 50 tahun yang bekerja di Bandara Internasional Techo, memutuskan meninggalkan sepeda motornya dan beralih ke bus kota. Ia mengaku langkah itu diambil setelah harga BBM melonjak signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Tao, ongkos perjalanan pulang-pergi menggunakan bus hanya sekitar US$0,75 (Rp11.250), separuh dari biaya harian membeli bensin untuk motornya yang mencapai US$1,50.
“Menggunakan transportasi umum telah menekan biaya perjalanan. Saya 100 persen puas karena layanan bus ini sangat baik,” ujar Tao kepada Xinhua, sebagaimana dikutip The Star. Selain lebih murah, ia juga menilai bus lebih aman dan nyaman dibandingkan berkendara motor yang rawan kecelakaan.
Fenomena serupa dialami Chuob Sreyleap, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun. Setiap hari ia naik bus dari rumah ke pasar. Ia mengamati jumlah penumpang bus terus bertambah dalam beberapa bulan terakhir seiring kenaikan harga BBM. “Bus mengurangi biaya perjalanan, mengurangi kemacetan, dan menjamin keselamatan. Busnya bersih dan ber-AC, jadi nyaman,” katanya.
Kenaikan harga BBM di Kamboja tidak lepas dari gejolak geopolitik global. Konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara produsen minyak utama telah mendorong harga minyak mentah dunia ke level tinggi. Dampaknya langsung terasa di negara-negara pengimpor seperti Kamboja, yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk subsidi energi.
Thong Mengdavid, Wakil Direktur Pusat Studi China-ASEAN di Universitas Teknologi dan Sains Kamboja, menilai peralihan ke bus kota merupakan respons rasional warga di tengah tekanan ekonomi. “Bus menawarkan alternatif yang andal dan ramah anggaran. Biaya bahan bakar yang melonjak membuat kendaraan pribadi semakin mahal,” jelasnya.
Fenomena ini relevan bagi Indonesia, yang juga menghadapi tekanan serupa. Harga BBM bersubsidi di Indonesia masih menjadi beban APBN, sementara harga BBM non-subsidi terus merangkak naik. Jika konflik Timur Tengah berkepanjangan, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia juga akan beralih ke transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, atau LRT untuk menekan biaya harian. Namun, tantangan seperti ketersediaan armada, jangkauan rute, dan kenyamanan masih perlu dibenahi.
Ke depan, tren peralihan ke transportasi publik di Kamboja bisa menjadi studi kasus bagi negara berkembang lain. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia siap mengantisipasi lonjakan permintaan angkutan umum jika harga BBM terus meroket?
