Survei Pew: China Kalahkan AS dalam Opini Global, Indonesia Jadi Salah Satu Negara dengan Lonjakan Tertinggi

Untuk pertama kalinya dalam sejarah survei global yang dilakukan Pew Research Center sejak 2002, China berhasil mengungguli Amerika Serikat dalam hal citra positif di mata dunia. Laporan yang dirilis pada pertengahan 2025 ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di 25 dari 36 negara yang disurvei kini memiliki pandangan lebih baik terhadap China dibandingkan AS. Temuan ini menjadi sinyal perubahan peta persepsi geopolitik yang signifikan, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan luar negeri AS dan gencarnya diplomasi Beijing di negara berkembang.

Survei yang melibatkan lebih dari 42.000 responden di 36 negara ini dilakukan pada periode Februari hingga Mei 2025. Dalam rentang waktu tersebut, Pew mencatat bahwa pandangan positif terhadap China mencapai rekor tertinggi di sejumlah negara, seperti Italia, Spanyol, Kolombia, Meksiko, Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Turki. Sementara itu, persepsi terhadap AS justru merosot, terutama di negara-negara yang sebelumnya cenderung netral atau pro-Barat. Jonathan Schulman, peneliti Pew, menyebutkan bahwa penurunan popularitas AS sebelumnya pernah terjadi pada 2008 (akhir era George W. Bush) dan 2017 (awal masa jabatan pertama Trump), namun kali ini China berhasil mengambil alih posisi unggul secara konsisten.

Fakta menarik muncul dari negara-negara yang mengalami pergeseran paling dramatis. Spanyol, Indonesia, Italia, Yunani, dan Kanada mencatat lonjakan terbesar dalam pandangan positif terhadap China. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan signifikan, sejalan dengan tren di negara-negara berpendapatan menengah yang cenderung lebih menyukai China. Sebaliknya, hanya enam negara yang masih memihak AS, yaitu Polandia, Filipina, Korea Selatan, India, Jepang, dan Israel—sebagian besar merupakan sekutu tradisional Washington.

Pola menarik lainnya terlihat dari pembagian berdasarkan tingkat pendapatan. Negara-negara berpendapatan menengah cenderung memiliki pandangan positif terhadap China, sementara negara kaya lebih skeptis. Pengecualian terjadi pada Singapura, yang meskipun memiliki PDB per kapita tertinggi di antara negara yang disurvei, tetap menunjukkan tingkat dukungan tinggi terhadap China. Di kawasan Asia-Pasifik sendiri, kontras paling tajam terlihat: sekitar 90% warga Pakistan mendukung China, sementara hanya 11% warga Jepang yang memiliki pandangan serupa.

Meskipun citra China secara keseluruhan membaik, kepercayaan terhadap pemimpinnya, Xi Jinping, masih rendah—meski tetap lebih baik dibandingkan Donald Trump. Rata-rata tingkat kepercayaan terhadap Xi di bawah 50%, dengan skor tertinggi di Pakistan (83%) dan terendah di Jepang (7%). Sementara itu, Trump mencatat skor tertinggi di Filipina (68%) dan terendah di Tepi Barat/Yerusalem Timur (4%). Schulman mencatat bahwa responden cenderung tidak memiliki opini yang kuat tentang Xi, tetapi lebih ekstrem dalam menilai Trump. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap China tidak selalu identik dengan persepsi terhadap kepemimpinannya.

Dari sisi kebijakan luar negeri, China dinilai lebih tidak intervensi dibandingkan AS. Sebanyak 75% responden di negara berpendapatan menengah menganggap AS terlalu banyak campur tangan, sementara hanya 45% yang menilai China demikian. Namun, para analis mengingatkan bahwa popularitas China belum tentu berarti dukungan penuh terhadap sistem pemerintahannya. Chong Ja Ian, peneliti dari Carnegie China, menilai bahwa volatilitas kebijakan AS—termasuk ancaman aneksasi Greenland, penangkapan pemimpin Venezuela, dan perang dengan Iran—telah membuat banyak negara merasa tidak nyaman. Di sisi lain, China dipandang sebagai entitas yang lebih dapat diprediksi, meskipun di bawah Xi kebijakannya menjadi lebih asertif dan ekspansif.

Bagi Indonesia, temuan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan anggota ASEAN, peningkatan pandangan positif terhadap China dapat memperkuat kerja sama ekonomi dan infrastruktur, terutama dalam kerangka Belt and Road Initiative. Namun, pemerintah Indonesia perlu tetap waspada terhadap potensi ketergantungan dan memastikan keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar. Pertanyaan yang muncul kemudian: akankah tren ini berlanjut seiring dengan perubahan kebijakan AS pasca-Pemilu 2024? Atau justru China akan menghadapi tantangan baru jika tekanan terhadap hak asasi manusia dan minoritas semakin mengemuka?