Keracunan Makanan di Vietnam Melonjak 66%, Pemerintah Diguncang Skandal Keamanan Pangan

Lonjakan kasus keracunan makanan di Vietnam pada paruh pertama 2026 memicu respons keras dari pemerintah pusat. Wakil Perdana Menteri Pham Thi Thanh Tra langsung menginstruksikan penindakan lebih agresif setelah data menunjukkan 58 insiden keracunan telah meracuni 1.573 orang dan merenggut 10 nyawa. Angka ini melonjak 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan tambahan 23 kejadian baru.

Yang paling memprihatinkan, 12 dari 58 insiden terjadi di kantin sekolah. Dalam rapat Komite Antar-Kementerian tentang Keamanan Pangan pada 14 Juli, Tra menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. “Pelanggaran di sana mempertaruhkan kesehatan mereka,” ujarnya, seraya mendesak tindakan tegas dalam beberapa bulan ke depan.

Wakil Menteri Kesehatan Do Xuan Tuyen melaporkan bahwa kementeriannya telah menginspeksi 118.009 fasilitas pangan dan menemukan 5.695 di antaranya (4,8 persen) melanggar aturan. Dari jumlah itu, 3.772 usaha dikenai sanksi dan 3.571 di antaranya didenda total 20 miliar dong (sekitar Rp12,5 miliar). Sementara itu, regulator pertanian memeriksa hampir 3.900 usaha input pertanian dan agro-kehutanan-perikanan, dan mendenda 360 pelaku usaha dengan total lebih dari 8,8 miliar dong.

Upaya penertiban juga merambah ranah digital. Pasukan pengawas pasar, bekerja sama dengan platform e-commerce, memerintahkan penghapusan 14.102 toko online dan 3.798 daftar produk yang terkait dengan suplemen kesehatan palsu, makanan fungsional abal-abal, dan susu di bawah standar. Namun, Tuyen mengakui bahwa standar keamanan pangan masih rapuh dan belum memenuhi ekspektasi konsumen maupun persyaratan ekspor. Rantai produksi bernilai tambah masih lemah, dan makanan yang dijual secara daring sulit dipantau karena penjual dan asal produk sering tidak terlacak.

Meskipun angka penindakan meningkat—bahkan beberapa metrik penegakan hukum dari Kementerian Keamanan Publik melonjak lebih dari 200 persen dibanding 2025—Tra mengingatkan bahwa masih ada masalah struktural. Regulasi penjualan dan iklan makanan di platform e-commerce dan media sosial masih sulit ditegakkan. Selain itu, kekurangan staf dan dana di tingkat komune membuat pemerintah daerah tidak mampu mengelola keamanan pangan secara optimal.

Tra mendesak seluruh kementerian dan lembaga untuk memandang keamanan pangan sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan faktor kunci daya saing nasional. “Ini bukan masalah Kementerian Kesehatan saja, melainkan tanggung jawab seluruh sistem politik,” tegasnya. Ia mengusulkan pembagian peran: pemerintah pusat fokus pada pembangunan institusi, kebijakan, dan strategi, sementara pemerintah daerah menangani implementasi dan pengelolaan sehari-hari, dengan ketua provinsi dan komune sebagai penanggung jawab utama. Kepercayaan konsumen, menurut Tra, harus menjadi tolok ukur keberhasilan.

Pemerintah Vietnam pun menyusun langkah lanjutan. Kementerian Kesehatan diminta menyelesaikan draf revisi undang-undang keamanan pangan dan mengusulkan program pelatihan bagi pejabat tingkat provinsi dan komune. Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait akan meninjau undang-undang yang ada untuk menghilangkan hambatan. Otoritas lokal harus bergerak agresif mencegah insiden keracunan di sekolah. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dan Lingkungan akan membangun basis data keamanan pangan nasional bersama yang melacak produk dari peternakan hingga meja makan. Kementerian Keuangan diminta memastikan anggaran tahunan yang memadai untuk pengawasan dasar di tingkat komune. Kementerian Keamanan Publik juga diperintahkan untuk mengintensifkan pemberantasan barang palsu, tiruan, dan di bawah standar, terutama produk pangan.

Bagi Indonesia, lonjakan kasus keracunan di Vietnam menjadi pengingat akan kerentanan sistem keamanan pangan di negara berkembang. Dengan maraknya jual beli makanan daring dan lemahnya pengawasan di daerah, Indonesia menghadapi tantangan serupa. Langkah Vietnam membangun basis data nasional dan merevisi undang-undang bisa menjadi referensi, namun efektivitasnya bergantung pada komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengikuti jejak Vietnam dalam menertibkan keamanan pangan sebelum jumlah korban semakin membengkak?