Thailand Batalkan Wacana Hapus Bebas Visa untuk Turis India demi Selamatkan Pariwisata
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Thailand memutuskan tetap memberikan bebas visa 30 hari bagi turis India setelah usulan penghapusan visa membuat kunjungan dari negara tersebut merosot.
- Kebijakan baru ini menyasar 60 negara dan wilayah, termasuk seluruh anggota Uni Eropa, sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor pariwisata yang sempat tertekan.
- Langkah ini juga diambil di tengah upaya Thailand menekan penyalahgunaan visa untuk aktivitas ilegal, namun tetap menjaga daya tarik bagi wisatawan asing.
Pemerintah Thailand membatalkan rencana penghapusan fasilitas bebas visa bagi wisatawan India setelah kebijakan yang sempat diwacanakan itu justru menekan angka kunjungan dari salah satu pasar terbesarnya. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pariwisata Surasak Phancharoenworakul setelah rapat kabinet mingguan di Bangkok, menandai perubahan haluan yang cukup cepat dalam kebijakan imigrasi negara Gajah Putih.
Sebelumnya, kabinet Thailand pada Mei lalu menyetujui penghapusan bebas visa untuk 93 negara dan wilayah, termasuk India, dan hanya memberikan keringanan 30 hari bagi 54 negara. Namun, kebijakan itu belum sempat diterapkan dan justru menimbulkan kebingungan di kalangan pelancong India. Akibatnya, jumlah wisatawan India yang datang ke Thailand dilaporkan menurun, memaksa pemerintah untuk mengevaluasi ulang langkah tersebut.
"Kabinet akhirnya menyetujui pemberian bebas visa 30 hari untuk menyesuaikan dengan perilaku perjalanan wisatawan India, yang merupakan pasar besar bagi Thailand," ujar Surasak. Ia menambahkan bahwa jika di kemudian hari timbul masalah dari kebijakan ini, pemerintah dapat meninjaunya kembali. India sendiri merupakan kelompok wisatawan terbesar ketiga di Thailand tahun ini setelah China dan Malaysia.
Keputusan ini tidak hanya menyelamatkan pasar India, tetapi juga memperluas cakupan negara yang mendapatkan bebas visa menjadi 60. Menurut Deputi Juru Bicara Pemerintah Ploytalay Laksameesangchan, langkah ini mencakup seluruh negara anggota Uni Eropa, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Thailand dalam negosiasi pembebasan visa Schengen bagi pemegang paspor Thailand. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dimensi diplomatik yang lebih luas, tidak semata-mata pariwisata.
Di sisi lain, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul yang memimpin pemerintahan konservatif baru tengah gencar membatasi penyalahgunaan kebijakan bebas visa oleh warga asing yang melakukan aktivitas ilegal, terutama dalam jaringan penipuan transnasional. Kekhawatiran juga muncul dari pelaku usaha lokal di kawasan wisata yang merasa terganggu oleh wisatawan yang menyalahgunakan visa untuk bekerja atau berbisnis secara ilegal. Pemerintah Thailand berusaha menyeimbangkan antara keterbukaan bagi wisatawan dan pengawasan ketat terhadap pelanggaran.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga. Thailand, yang sangat bergantung pada pariwisata, menunjukkan bahwa perubahan kebijakan visa secara drastis dapat berdampak langsung pada jumlah kunjungan. Indonesia sendiri tengah gencar mempromosikan pariwisata dan mempertimbangkan perluasan bebas visa untuk beberapa negara. Keputusan Thailand mengingatkan bahwa fleksibilitas dan evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan visa tidak justru menghambat sektor yang menjadi andalan devisa.
Ke depan, Thailand akan terus memantau dampak kebijakan baru ini. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana pemerintah mampu menekan penyalahgunaan visa tanpa mengorbankan daya tarik pariwisata. Dengan target 33 juta wisatawan asing tahun lalu, Thailand tidak ingin kehilangan momentum pemulihan pascapandemi. Langkah membatalkan penghapusan bebas visa bagi India menjadi sinyal bahwa pragmatisme ekonomi masih menjadi prioritas di tengah tekanan keamanan.
