Audit BPK Singapura: Parkir HDB Rp280 Miliar Disetujui Ilegal, Polisi Turun Tangan

Auditor-General's Office (AGO) Singapura merilis laporan tahunan yang mengungkap sederet kelemahan tata kelola di berbagai lembaga publik, dengan total kerugian atau potensi kerugian mencapai puluhan juta dolar Singapura. Temuan paling mencolok adalah lemahnya verifikasi kelayakan izin parkir musiman (season parking) di Housing and Development Board (HDB), yang mengakibatkan hampir S$25 juta (sekitar Rp280 miliar) izin disetujui secara tidak sah.

Dalam audit untuk tahun fiskal 2025/2026, AGO memeriksa laporan keuangan 16 kementerian, delapan organ negara, tiga dewan statutori, empat perusahaan milik negara, dan dua akun lainnya. Selain HDB, temuan signifikan juga terjadi di Kementerian Kesehatan (MOH), Otoritas Regulasi Perjudian (GRA), Kementerian Pendidikan (MOE), dan Kementerian Pertahanan (MINDEF). Beberapa instansi telah melaporkan kasus ini ke kepolisian.

Kasus HDB tidak hanya soal parkir. Auditor juga menemukan kelemahan dalam verifikasi kelayakan program perumahan seperti Married Child Priority Scheme dan Proximity Housing Grant, yang menyebabkan unit dan hibah diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, kendaraan komersial dikenakan tarif parkir salah, mengakibatkan kekurangan penerimaan sekitar S$1 juta. HDB mengaku telah mengambil langkah perbaikan segera.

Di sektor kesehatan, proyek Gedung National Cancer Centre Singapore (NCCS) yang rampung pada 2022 menjadi sorotan. MOH Holdings (MOHH) selaku pengelola proyek disebut melakukan pembayaran kerugian dan biaya (loss and expense) sebesar S$2,2 juta tanpa dokumentasi yang memadai. Lebih parah lagi, MOHH tetap menerbitkan akun final meski mengetahui temuan audit internal, lalu membuka ulang akun tersebut untuk menambal kekurangan. “Secara keseluruhan, tidak ada jaminan memadai bahwa nilai penuh telah diperoleh dari dana publik yang dibelanjakan,” tulis AGO.

Otoritas perjudian (GRA) juga mendapat sorotan tajam. Antara April 2023 dan Maret 2025, sebanyak 120 individu yang dilarang masuk kasino tetap bisa melenggang, dengan total 1.100 kunjungan. Beberapa pelanggaran baru terdeteksi berbulan-bulan kemudian. Sementara itu, 79 akun Singapore Pools milik individu terlarang tidak ditutup, dan 32 di antaranya memasang lebih dari 1.300 taruhan online senilai S$75.800. AGO mengaitkan celah ini dengan data usang dan sistem otomatis yang belum sempurna.

Kementerian Pendidikan (MOE) melaporkan kemungkinan pemalsuan email persetujuan pengangkatan pegawai baru. Dari 22 kasus yang diperiksa, ditemukan indikasi dokumen persetujuan palsu. MOE telah memecat pegawai yang bertanggung jawab dan berencana mengotomatiskan proses pengangkatan pada akhir 2027. Sementara itu, Kementerian Pertahanan (MINDEF) juga melaporkan ke polisi setelah 20 dari 68 dokumen pengadaan senilai S$4,41 juta diduga mengandung kutipan harga tidak wajar.

Urban Redevelopment Authority (URA) kedapatan kurang menagih biaya aplikasi perencanaan sebesar S$1,76 juta karena metode perhitungan yang hanya mengenakan biaya tertinggi untuk satu komponen. Namun, URA membela diri dengan prinsip cost-recovery yang telah diterapkan bertahun-tahun. Kementerian Pembangunan Nasional kemudian mengubah aturan untuk melegitimasi praktik tersebut. Di sisi lain, URA juga melaporkan dugaan kecurangan dalam pengadaan IT senilai S$600.000 ke aparat penegak hukum.

Kelemahan kontrol TI juga ditemukan di SkillsFuture Singapore (SSG), Workforce Singapore (WSG), dan GIC. Di SSG, akun sistem dan database untuk sistem hibah pelatihan tidak dikelola dengan baik: kata sandi lemah, akses pengguna lama tidak dinonaktifkan, dan aktivitas administrator tidak tercatat. GIC memiliki parameter kata sandi root yang dinonaktifkan di empat server, memungkinkan percobaan login tak terbatas. Semua lembaga berjanji memperbaiki kontrol akses dan pemantauan.

Menteri Keuangan Singapura menegaskan bahwa pemerintah menanggapi serius setiap temuan. “Kami akan bertindak tegas jika ada indikasi pelanggaran,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Keuangan. Kasus-kasus yang telah dilaporkan ke polisi menunjukkan bahwa pengawasan publik di Singapura, meski ketat, masih memiliki celah yang perlu ditambal. Pertanyaan besarnya: apakah sistem digitalisasi dan otomatisasi yang dijanjikan mampu mencegah terulangnya kebocoran serupa di masa depan?