Darurat Sampah di Osaka: Kapasitas Insinerator Menyusut, Warga Diminta Kurangi Limbah

Pemerintah Kota Osaka mengeluarkan imbauan darurat kepada rumah tangga untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. Langkah ini diambil setelah kapasitas pemrosesan limbah diperkirakan tak lagi mencukupi akibat sejumlah insinerator mengalami gangguan teknis dan pemeliharaan rutin.

Sampah rumah tangga dari empat kota—Osaka, Yao, Matsubara, dan Moriguchi—biasanya diolah menggunakan 12 insinerator yang tersebar di enam pabrik milik Otoritas Pengelolaan Limbah Osaka, sebuah asosiasi yang dibentuk oleh keempat pemerintah kota tersebut. Namun, menurut asosiasi itu, kapasitas pemrosesan menurun drastis karena kerusakan dan jadwal perawatan mesin. Per 14 Juli lalu, hanya sepuluh insinerator yang beroperasi, dan jumlah itu tidak mampu mengejar volume sampah yang terus mengalir.

Sejak pandemi COVID-19 mereda, jumlah sampah yang dihasilkan di wilayah yurisdiksi asosiasi justru melonjak melebihi perkiraan. Tempat penampungan sampah (pit) kini nyaris penuh. Untuk sementara, petugas mengatur tumpukan sampah agar tetap bisa menerima kiriman baru. Jika situasi ini berlanjut, badan pengelola limbah bisa kehilangan kemampuan menerima sampah, yang pada akhirnya mengganggu jadwal pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga.

Krisis ini mengingatkan pada persoalan pengelolaan sampah yang kerap dihadapi kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Di Indonesia, keterbatasan tempat pembuangan akhir (TPA) dan insinerator yang sering mogok juga memicu penumpukan sampah. Bedanya, di Osaka, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi antarwilayah memungkinkan negosiasi pengiriman limbah ke kota tetangga. Di Indonesia, koordinasi lintas daerah sering terhambat oleh ego sektoral dan keterbatasan infrastruktur.

Menurut analis kebijakan lingkungan, krisis ini menunjukkan betapa rentannya sistem pengelolaan sampah yang bergantung pada sejumlah kecil insinerator. “Ketika satu atau dua unit mati, seluruh sistem terancam kolaps,” ujar seorang pengamat. Ia menambahkan bahwa diversifikasi teknologi pengolahan sampah, seperti daur ulang dan pengomposan, perlu diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada pembakaran.

Pemerintah Prefektur Osaka kini bertindak sebagai mediator dalam perundingan antara otoritas pengelola limbah dan kota-kota lain di prefektur tersebut untuk menerima kelebihan sampah. Namun, solusi ini hanya bersifat sementara. Jika tidak ada perbaikan signifikan pada kapasitas insinerator, bukan tidak mungkin warga Osaka harus hidup dengan tumpukan sampah yang tidak terangkut—sebuah skenario yang ingin dihindari oleh semua pihak.