Diet Jepang Terancam Diperpanjang: RUU Ibu Kota Cadangan Jadi Sandera Politik
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah dan koalisi berkuasa Jepang mempertimbangkan perpanjangan sidang parlemen hingga 24-25 Juli untuk mengakomodasi pembahasan RUU yang tertunda.
- RUU ibu kota cadangan pengganti Tokyo, yang diusung Partai Inovasi Jepang, menjadi prioritas utama setelah RUU reformasi politik gagal disahkan.
- Keterlambatan ini dipicu boikot oposisi sebelumnya, dan kini koalisi harus mencari dukungan tambahan dari partai kecil dan independen di Majelis Tinggi.
Pemerintah Jepang bersama koalisi partai berkuasa tengah mengkaji opsi perpanjangan masa sidang parlemen (Diet) selama sekitar satu pekan setelah jadwal berakhir Jumat pekan ini. Langkah tersebut diambil karena sejumlah rancangan undang-undang strategis belum rampung dibahas, terutama RUU tentang pembentukan ibu kota cadangan di luar Tokyo.
Menurut sumber yang dihimpun Kyodo News, opsi paling mungkin adalah memperpanjang sidang hingga 24 atau 25 Juli. Keputusan ini muncul setelah jadwal deliberasi molor akibat aksi boikot oposisi beberapa waktu lalu yang nyaris melumpuhkan aktivitas parlemen. Padahal, sehari sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Minoru Kihara membantah perlunya perpanjangan sidang istimewa yang berlangsung 150 hari tersebut.
Tekanan untuk memperpanjang sidang kian kuat di internal koalisi pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Setidaknya ada dua RUU krusial yang belum tuntas: RUU ibu kota cadangan yang menjadi program unggulan Partai Inovasi Jepang (JIP) sebagai mitra koalisi junior, dan RUU revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran untuk menjamin keberlanjutan sistem keluarga kekaisaran di tengah menurunnya jumlah anggota.
Komite parlemen yang membahas RUU ibu kota cadangan menunda pemungutan suara dari Selasa menjadi Rabu sebagai langkah awal sebelum disahkan di sidang paripurna DPR. RUU ini diperkirakan akan lolos di DPR setelah Team Mirai, partai kecil berbasis teknologi oposisi, menyatakan dukungannya setelah ada revisi sesuai permintaan mereka. Namun, nasib di Majelis Tinggi (House of Councillors) masih belum pasti. Koalisi Liberal Democratic Party (LDP) dan JIP masih perlu mengamankan dukungan dari anggota independen selain Team Mirai untuk meraih mayoritas.
Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini patut dicermati mengingat Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama di sektor infrastruktur dan manufaktur. Keterlambatan pengesahan RUU ibu kota cadangan berpotensi menunda proyek-proyek besar yang melibatkan perusahaan Jepang di Indonesia, terutama jika kebijakan relokasi pusat pemerintahan Jepang mempengaruhi alokasi anggaran luar negeri. Selain itu, stabilitas politik Jepang menjadi indikator penting bagi iklim investasi di kawasan Asia Timur.
Penundaan ini bermula dari boikot oposisi terhadap RUU reformasi politik yang diusung JIP untuk memotong 45 kursi dari total 465 kursi DPR. Perdana Menteri Takaichi akhirnya pekan lalu setuju untuk tidak melanjutkan RUU tersebut di sidang saat ini, sehingga tekanan beralih ke RUU ibu kota cadangan sebagai kompensasi politik bagi JIP. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah koalisi mampu mengamankan cukup suara di Majelis Tinggi sebelum batas waktu perpanjangan, atau justru memicu krisis politik baru yang bisa mengguncang kabinet Takaichi.
