Prabowo Panggil Luhut dan Jajaran DEN ke Hambalang: Bahas Ekonomi dan Transformasi Digital

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah anggota di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa petang (14/7/2026). Agenda utama pembahasan adalah evaluasi kondisi ekonomi nasional serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak global.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden menerima langsung laporan dari DEN. Selain Luhut, hadir pula Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta sejumlah anggota DEN seperti Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga. Dua asisten khusus presiden, Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar, juga turut mendampingi.

Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah merespons cepat dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu. Teddy menyebutkan, DEN menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama.

Selain isu ekonomi makro, pembahasan juga menyentuh percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penyempurnaan sistem GovTech. Menurut Teddy, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kependudukan dan memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. "Penyempurnaan layanan pemerintahan berbasis digital diarahkan untuk meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola yang modern, efisien, dan transparan," ujar Teddy dalam pernyataannya.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan integrasi data lintas sektor, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih presisi, sehingga anggaran negara tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. DEN sendiri sebelumnya telah beberapa kali menyoroti pentingnya reformasi data tunggal sebagai fondasi kebijakan berbasis bukti.

Kehadiran tokoh-tokoh ekonomi senior seperti Chatib Basri dan Mari Elka Pangestu dalam pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan aparatur sipil, tetapi juga melibatkan para pakar independen. Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, dikenal memiliki pengalaman dalam menangani krisis ekonomi, sementara Mari Elka Pangestu pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi Presiden.

Ke depan, publik akan menanti realisasi dari rekomendasi yang telah disampaikan. Apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global? Atau justru akan ada kebijakan baru yang lebih berani? Pertemuan di Hambalang setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah bergerak cepat, namun efektivitasnya masih perlu dibuktikan dalam implementasi.