Valarian Kantongi Rp1 Triliun untuk Bangun Lapisan Kontrol Infrastruktur Berdaulat

Perusahaan rintisan keamanan siber asal Inggris, Valarian, mengumumkan perolehan pendanaan Seri A senilai $50 juta atau setara lebih dari Rp800 miliar. Dana segar ini akan digunakan untuk memperluas jangkauan pasar dan menyempurnakan platform kontrol infrastruktur berdaulat bernama ACRA, yang dirancang untuk mengatur kecerdasan buatan (AI), agen otonom, dan beban kerja lain di lingkungan perusahaan.

Pendanaan Seri A ini melibatkan sejumlah investor besar, antara lain New Enterprise Associates (NEA), Lightbank, XTX Markets, Sequel, LitVC, serta angel investor Gokul Rajaram dan Nikesh Arora. Sebelumnya, Valarian telah mengantongi $20 juta dalam pendanaan awal (seed). Total dana yang terkumpul kini mencapai $70 juta, menandai kepercayaan investor terhadap visi perusahaan dalam menghadirkan kedaulatan digital bagi institusi.

ACRA, singkatan dari nama teknologi milik Valarian, beroperasi sebagai lapisan kontrol yang berada di atas Kubernetes. Setiap beban kerja ditempatkan dalam enklave terisolasi dengan tumpukan kebijakan khusus yang mencakup identitas beban kerja, identitas pengguna, segmentasi jaringan default-deny, penegakan kebijakan, rahasia berumur pendek, izin pesan terbatas, dan pencatatan audit. Platform ini dirancang cloud-agnostik, dapat berjalan sama baiknya di cloud publik, pusat data on-premises, maupun jaringan air-gapped. Pelanggan memegang kunci enkripsi mereka sendiri, sehingga Valarian tidak memiliki akses setelah penerapan aktif.

Keunggulan utama ACRA adalah kemampuannya mengisolasi, menyegel, atau mencabut beban kerja yang bermasalah atau terkompromi saat runtime tanpa mengganggu sistem di sekitarnya. Arsitektur ini dirancang agar kompatibel dengan aplikasi yang sudah ada, sehingga organisasi tidak perlu membangun ulang sistem mereka. Valarian menawarkan dua jalur penerapan: Valarian Enterprise untuk industri teregulasi seperti keuangan dan kesehatan, serta Valarian Defence untuk pelanggan pemerintah dan militer.

Max Buchan, CEO dan salah satu pendiri Valarian, menekankan urgensi kedaulatan digital. Menurutnya, lapisan intelijen institusi Barat perlahan-lahan terkonsolidasi ke dalam sistem yang tidak mereka kendalikan. “Kami membangun Valarian karena kedaulatan bukanlah fitur yang bisa ditambahkan kemudian. Itu adalah arsitektur yang harus dibangun dari awal,” ujarnya. Pendanaan ini, kata Buchan, memberi modal untuk membawa arsitektur tersebut ke organisasi yang paling membutuhkannya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan seiring meningkatnya adopsi AI di sektor pemerintahan dan industri strategis. Banyak institusi domestik mulai menggunakan AI untuk layanan publik, analisis data, dan keamanan siber, namun masih bergantung pada platform asing. Model Valarian yang menempatkan kendali enkripsi di tangan pelanggan bisa menjadi alternatif bagi BUMN dan lembaga negara yang mengutamakan kedaulatan data. Meski demikian, tantangan integrasi dengan ekosistem TI yang ada dan kebutuhan sumber daya manusia tetap menjadi pekerjaan rumah.

Ke depan, persaingan di pasar lapisan kontrol infrastruktur AI diprediksi semakin ketat. Valarian harus bersaing dengan pemain besar seperti VMware Tanzu, Red Hat OpenShift, dan startup lain yang juga menawarkan solusi keamanan berbasis Kubernetes. Pertanyaan yang muncul: apakah pendekatan “kedaulatan sebagai arsitektur” cukup untuk memenangkan hati pelanggan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang masih sensitif terhadap biaya dan kemudahan adopsi?